–Dugaan Kejanggalan Honor Satgas Covid di BPBD Sultra
–Pengamat Hukum : Polda Sultra Mesti Usut Tuntas


KENDARIPOS.CO.ID — Polda Sultra menyelidiki polemik honor anggota Satgas Covid di BPBD Sultra. Pemeriksaan Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup di luar waktu yang diagendakan. Dalam surat panggilan, Muh.Yusup diminta hadir pada Senin (18/10). Belum lagi waktunya tiba, penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sultra memeriksa Muh.Yusup sebelum waktunya. Larut malam pula.

“Kemarin (Minggu malam) dia (Muhammad Yusup) sudah datang memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Diperiksa sampai malam sekira pukul 24.00 Wita. Dia mendahului (agenda yang terjadwal,red) untuk memenuhi undangan klarifikasi karena katanya akan keluar kota,” ujar Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/10) kemarin.

Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh

Kompol Dolfi hanya memastikan untuk sementara hanya dua orang diperiksa. Mereka adalah Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup dan oknum bendahara. “Kalau bendaharanya telah datang memberikan klarifikasinya hari ini (siang kemarin,red) di Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sultra,” kata Kompol Dolfi.

Kendati demikian, karena sifatnya pengembangan, Kompol Dolfi belum bisa memberikan informasi terkait hasil klarifikasi. Hanya saja ia menekankan, jika ada indikasi pelanggaran, maka prosesnya ditingkatkan. “Sekali lagi, pemanggilan ini sifatnya masih undangan klarifikasi,” pungkas Kompol Dolfi.

Terpisah, pengamat hukum Sultra Dr. Hariman Satria SH, MH, mengatakan, ketika ada aduan atau laporan mengenai keterlambatan pencairan honor satgas covid, maka polisi mesti menindaklanjuti sampai terang benderang. “Meskipun pencairannya dari BPBD ke BPKAD lalu Bank Sultra, tetap butuh penyelidikan dan penyidikan agar status hukumnya jelas. Apa motif utama keterlambatan pencairan dan selama ini uang itu dikemanakan. Dan mengapa nanti muncul aksi protes lalu dicairkan. Ada banyak spekulasi di sini. Karenanya, untuk menghindari spekulasi liar, maka Polda Sultra mesti mengusut tuntas agar terurai benang merah fakta sesungguhnya,” tegasnya saat diwawancara Kendari Pos, Senin (18/10) kemarin.

Meskipun honor satgas covid telah dicairkan, tidak lantas masalah keterlambatan pencairan selesai pula. Karena antara keterlambatan dan pencairan, merupakan dua hal yang berbeda. “Honor yang diterima adalah hak satgas covid. Sedangkan keterlambatan pencairan tidak menghilangkan dugaan alasan terlambat. Jika ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau tindak pidana korupsi, maka proses hukum tetap berjalan mesti honor satgas telah dicairkan. Ini sesuai pasal 4 UU Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001,” kata Dr. Hariman Satria.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) itu menganalogikan, jika seseorang mencuri handphone, ketahuan oleh masyarakat, lalu mengembalikan hasil curiannya. Dalam penalaran hukum, meskipun hasil curian dikembalikan, status pidana pelaku tidak hilang. Proses hukum terus berlanjut kendati telah ada pengembalian kerugian. “Nah, relevansi analogi itu dengan polemik honor Satgas di BPBD Sultra, ketika ada aksi protes, lalu honor dicairkan maka tidak berarti masalah selesai. Proses penyelidikan dan penyidikan mesti berjalan,” ungkapnya.

Sebaliknya, jika tidak ada dugaan penyalahgunaan, proses hukum ditutup. Namun jika ada penyalahgunaan, maka aktor-aktor yang diduga terlibat harus diperiksa. Karena menyangkut anggaran berarti berbicara soal akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Hariman Satria menerangkan, penyelidikan hukum terhadap polemik honor Satgas Covid ini sangat penting, untuk mengetahui apakah ada dugaan penyalahgunaan. Jika ada dugaan itu, maka siapa pelaku ? Apa motifnya ? Berapa potensi kerugian negara ?.

Di satu sisi, kata Hariman, apakah benar anggaran honor satgas covid senilai Rp3,2 miliar itu untuk honor anggota satgas? Jangan-jangan uang itu diambil dari pos anggaran lain, untuk menutupi kesalahan. “Bisa saja diduga pihak BPBD mencari sumber dana talangan lain untuk honor satgas covid. Demi menyelamatkan diri jangan sampai di proses hukum. Itu bisa menjadi satu modus,” tutur Hariman. (ndi/ali/b)

Dr.Hariman : Proses Penyelidikan dan Penyidikan Mesti Berjalan