Kutipan :
“Tak jarang kami hanya makan indomie untuk menjanggal perut. Kadang juga makan buah pepaya. Ini terjadi dalam kurun waktu tiga bulan dari Juni sampai September”
Haryanto Gain (Anggota Satgas Covid)

KENDARIPOS.CO.ID — Polemik honor 174 anggota satgas covid diduga akibat kelalaian oknum Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusup. Dugaan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Sultra bersama BPBD, Satgas Covid, dan BPKAD Sultra, kemarin.

Muhammad Yusup

Dugaan Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup lalai bisa jadi ada benarnya. Merujuk pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution bahwa honor itu harusnya dibayar bulanan. Sehingga tidak timbul pertanyaan, mengapa sudah tiga atau empat bulan baru akan dibayarkan.

Salah satu anggota satgas covid Sultra, Haryanto Gain mengatakan, tidak ada alasan Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup “mengendapkan” honor satgas selama 6 bulan. Sebab, pembayaran honor Satgas juga punya dasar hukum yakni SK dan Pergub Sultra. Sebelum Muh.Yusup menjabat Kepala BPBD Sultra, semua fasilitas dan kubutuhan makan minum petugas satgas covid terjamin. Ketika Muh.Yusup menjabat Kepala BPBD, kesejahteraan anggota satgas covid berubah drastis. “Tak jarang kami hanya makan indomie untuk menjanggal perut. Kadang juga makan buah pepaya. Ini terjadi dalam kurun waktu tiga bulan dari Juni sampai September,” kata Haryanto Gain dalam RDP, Selasa (12/10) kemarin.

Padahal, kata dia, dalam kurun waktu Juni-September, ada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang salah satu item pembiayaan adalah konsumsi. Namun di lapangan, konsumsi anggota satgas covid yang bekerja di posko, jarang diperhatikan. “Ini menjadi pertanyaan. Ke mana anggaran untuk konsumsi anggota satgas covid,” tanya Haryanto Gain.

Selain itu, sambung Haryanto, sebagai ujung tombak penanganan Covid-19 di Provinsi Sultra, Kepala BPBD Sultra Muh.Yusup belum pernah menemui atau datang ke posko satgas covid sejak dilantik sampai sekarang. Meski hanya sekadar berbincang atau menanyakan kondisi personel yang bekerja.
“Seolah Kepala BPBD Sultra tidak peduli dengan kami, apakah mau mati atau hidup. Atau makan apa dan lain sebagainya. Intinya Pak Yusup belum pernah datang menemui langsung dan menanyakan keadaan kami di posko. Padahal, pelayanan di posko tak pernah putus,” beber Haryanto.

Ia menjelaskan, paska berakhirnya RAB periode Juni hingga September, perhatian konsumsi untuk anggota satgas covid putus total. Tidak ada konsumsi sama sekali. “Kami sudah mengadu dan tidak pernah digubris. Bahkan beberapa kali kami sampaikan di grup yang anggota grup itu semua pimpinan OPD yang terlibat dalam penanganan covid. Namun lagi-lagi tidak dihiraukan. Jadi saat ini kami bekerja tanpa konsumsi, baik makanan maupun air minum,” jelasnya.

Haryanto Gain juga mempertanyakan perihal sosialisasi edukasi covid di 17 Kabupaten dan Kota. Pasalnya, Kepala BPBD Sultra, dominan melibatkan yang bukan anggota satgas covid dalam SK yang berjumlah 174 orang. “Pak Yusup lebih banyak melibatkan yang bukan anggota satgas covid. Ini janggal dan kenapa bisa seperti itu,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan salah satu anggota satgas covid dari kepolisian, Bripka Ardiansyah. Ia mengatakan, dalam bekerja mengedukasi dan sosialisasi pencegahan covid di pasar-pasar, ia menggunakan dana pribadi. “Ini (edukasi dan sosialisasi) perintah langsung dari pimpinan. Jadi, ada dan tidaknya (honor,red), tetap kita laksanakan meskipun menggunakan dana pribadi,” akunya.

Bahkan, kata Ardiansyah, untuk air minum ia pernah meminta bantuan kepada Bank Sultra. “Waktu itu tidak ada air minum. Dan saya menelpon, dan meminta air minum kepada Bank Sultra. Alhamdulillah, kita dapat bantuan,” kisahnya.

Anggota satgas covid yang membidangi logistik, Yori Bittikaka mengaku kerap dilibatkan dalam sosialisasi dan edukasi covid di 17 kabupaten/kota saat BPBD Sultra dipimpin Boy Ihwansyah. Namun tahun ini, Yori tidak lagi dilibatkan di kepemimpinan Muh.Yusup. “Padahal anggaran, khususnya bagian logistik itu ada. Tapi kami tidak dilibatkan dalam kegiatan edukasi covid di 17 kabupaten/kota,” kata Yori Bittikaka.

Keluhan lainnya terkait mengenai wifi dan listrik. Kata Ade, anggota satgas covid lainnya, beberapa kali wifi dan listrik tidak aktif. Ia mengaku bersama teman-teman satgas covid lainnya menyampaikan masalah tersebut ke BPBD, namun tidak pernah digubris. “Semenjak kepemimpinan Muh.Yusup ini, kami sama sekali tidak diperhatikan. Dan banyak sekali masalah yang muncul. Dan mencuatnya kasus honor ini, merupakan puncak batas kesabaran kami,” kata Ade.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup mengaku melibatkan semua OPD yang ikut andil dalam penanganan covid. “Tidak benar itu. Saya libatkan semua. Ada TNI, Polri dan lain-lain. Mungkin yang mengaku tidak dilibatkan itu karena sebab kapasitasnya sebagai apa. Intinya saya libatkan semua,” kata Muhammad Yusup kepada Kendari Pos, Selasa (12/10).

Mengenai tak pernah berkunjung di posko satgas covid, Muh. Yusup menganggap pernyataan tersebut lebay. “Itu lebay. Kata orang Jakarta hal itu lebay. Buktinya semuanya tuntas,” ujarnya.

Dalam RDP mengenai mandeknya honor satgas covid, Komisi IV DPRD Sultra mendesak Kepala BPBD agar segera menyelesaikan polemik tersebut. Tidak dibiarkan berlarut-larut yang berdampak kian lambannya pemberian hak anggota satgas covid.

“Kesimpulan RDP hari ini meminta BPBD Sultra segera menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran honor anggota satgas covid. Mudah-mudahan dalam waktu dua sampai tiga hari ini sudah dicairkan,” kata La Ode Frebi Rifai, Ketua Komisi IV DPRD Sultra.

Kemudian, kata Frebi, BPBD Sultra mesti memperhatikan kesejahteraan anggota satgas covid. Agar ke depan tidak lagi terjadi polemik yang sama. “Lingkup OPD yang tergabung dalam satgas covid mesti rapat internal dan mengeratkan sinergi dalam memutus mata rantai pandemik covid-19,” pesannya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sultra Muhammad Poli menyampaikan, semestinya ketika ada masalah pencairan honor yang menunggak beberapa bulan, maka Kepala BPBD harus mengambil inisiatif atau mengkanalisasi persoalan tersebut. Misalnya dengan mengajak rapat anggota satgas covid, kemudian menjelaskan perihal penyebab lambannya pencairan honor. “Kalau dijelaskan dengan seksama, rinci dan berpegang pada data akurat, maka tidak akan menguak masalah ini hingga menghebohkan publik,” kata Muhammad Poli.

Ketua fraksi PKS DPRD Sultra itu mengaku heran tertunggaknya insentif satgas covid selama 6 bulan. Dan tidak ada relevansi antara pencairan honor satgas covid dengan menunggu review BPKP.

“BPKP itu lembaga eksternal. Tidak ada kaitannya dengan pencairan honor satgas covid. Dan ulasan lengkap menyeluruh di muat di sini,” kata Muhammad Poli sembari menunjukkan koran harian Kendari Pos.
(ali/b)

1 Komentar

  1. Sudah seharusnya kepala bpbd di periksa kejaksaan tipikor dan kpk terlalu zolim menurut saya dan bahasanya pun saya nilai tidak layak menjadi pemimpin. Dan anggaran yg dia mainkan juga anggaran covid yg sdah mendapat Wanti wanti dr presiden

Comments are closed.