Praperadilan Jilid II, Kejati Vs LSO

KENDARIPOS.CO.ID — Pertarungan Kejati Sultra dan Direktur Utama (Dirut) PT.Toshida Indonesia, LSO tersaji dalam sidang praperadilan jilid II. LSO masih tak terima ditetapkan tersangka untuk kali kedua dalam perkara dugaan penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan penerbitan Anggaran Biaya (RKAB) PT.Toshida.

Pada praperadilan jilid I, dalil hukum yang diajukan LSO diterima hakim. Status tersangka LSO pun gugur. Penyidik Kejati tak tinggal diam. LSO kembali ditetapkan tersangka berdasarkan Sprindik baru. Namun kuasa hukum LSO menilai penyidik Kejati menggunakan Sprindik lama.

Asisten Bidang Intilijen Kejati Sultra, Noer Adi

Kejati menghadapi gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Kejati Sultra melalui Asisten Intelijen Kejati Sultra, Noer Adi, MH mengatakan, pendapat tim penasihat hukum akan diuji di ranah persidangan. “Iya itu menurut pendapat tim penasihat hukum (PH) tersangka, tapi perlu diketahui bahwa pendapat tersebut akan diuji di ranah persidangan praperadilan,” kata Noer Adi, MH kepada Kendari Pos, Minggu (17/10).

Noer Adi, MH membantah, tim penyidik Kejati Sultra menggunakan sprindik lama, melainkan menerbitkan sprindik baru atas nama LSO. “Adapun pendapat PH tersangka LSO yang menyatakan bahwa tim penyidik masih menggunakan sprindik lama adalah tidak benar. Karena dalam penyidikan kasus ini tim penyidik telah menerbitkan surat penetapan tersangka dan sprindik baru atas nama tersangka,” pungkas Noer Adi, MH.

Pada sidang keempat praperadilan dengan agenda pemeriksaan saksi, pengadilan menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli. Kuasa hukum LSO menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof.Dr.Mudzakkir, SH., MH.

Di hadapan hakim, saksi ahli Prof.Mudzakkir mengatakan, penyidik Kejati Sultra menggunakan dokumen lama untuk menetapkan LSO sebagai tersangka. Dokumen tersebut yakni sprindik umum. Menurut Prof.Mudzakir surat itu sudah dibatalkan PN Kendari pada putusan praperadilan pertama. “Itu tidak boleh. Dibaca dari suratnya, itu sprindik umum yang dibatalkan, tidak pada sprindik khusus,” ujarnya dalam sidang praperadilan, Jumat (15/10) malam.

Ia menegaskan, ketika sprindik umum dibatalkan, maka sprindik khusus secara otomatis ikut batal. Menurutnya, ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka kedua kalinya, maka harus melalui prosedur dan syarat formal. Harus dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan pengumpulan alat bukti, kemudian menetapkan ada tidaknya perbuatan pidana. “Kalau itu ada perbuatan pidana (maka) menetapkan seorang menjadi tersangka,” ungkap Prof.Mudzakir.

Hal senada diungkapkan kuasa hukum LSO, Muhammad Zakir Rasyidin, SH. Kata dia, praperadilan ini (jilid II) untuk menguji alat bukti penyidik Kejati Sultra yang menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sebab, pihaknya keberatan Kejati Sultra yang menggunakan sprindik yang sudah dibatalkan pengadilan.

“Ketika ini menggunakan sprindik yang sudah dibatalkan, secara hukum lewat proses persidangan (Jumat malam) ini menjadi tidak sah,” kata Muhammad Zakir Rasyidin.