KENDARIPOS.CO.ID — Tidak hanya mengoptimalkan pengawasan atas barang kena cukai yang beredar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Kendari turut melakukan penindakan. Upaya ini sejalan dengan komitmen Bea Cukai untuk memberantas barang kena cukai ilegal, seperti rokok dan miras. Kemarin, Bea Cukai Kendari musnahkan jutaan batang rokok ilegal dan minuman beralkohol di halaman KPPBC TMP C Kendari.

“Jumlah barang hasil penindakan yang dimusnahkan yakni 3.29 juta batang rokok, 299 botol MMEA, serta sejumlah barang eks impor. Dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp 4 miliar. Untuk potensi kerugian negara sebesar Rp 1,65 miliar,” kata Purwatmo Hadi Waluja, Kepala KPPBC TMP C Kendari.

Suasana pemusnahan barang cukai ilegal yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari, Kamis (21/10). I NGURAH PANDI SENTOSA/KENDARI POS

Pemusnahan tak hanya di halaman KPPBC TMP C Kendari. Di saat yang bersamaan, pihaknya juga melakukan pemusnahan di Morosi, Konawe. Kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) ini, merupakan barang hasil penindakan periode Desember 2020 sampai dengan Juni. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dipecahkan dan ditimbun dengan tanah. Tujuannya, merusak atau menghilangkan fungsi dan sifat awal barang sehingga tidak dapat dipergunakan.

“Pada tahun 2020, ada sebelas jumlah penindakan terkait pelanggaran cukai. Empat diantaranya produk MMEA (minuman mengandung etil alkohol) dan tujuh HT (hasil tembakau atau rokok). Untuk 2021, ada 35 penindakan. Dua pelanggaran kepabeanan. 33 pelanggaran cukai (dua MMEA dan 31 HT),” ungkapnya.

Pada tahun 2020, pihaknya melakukan 11 penindakan yang merupakan hasil dari operasi targetting, operasi pasar (gempur) dan patroli darat. Pada tahun 2021, ada 35 penindakan termasuk melalui patroli laut.

Pelanggaran di bidang kepabeanan, artinya barang impor yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar. Hal ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 4 undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

“Pelanggaran di bidang cukai yaitu melanggar pasal 54 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai,” pungkasnya. (b/ndi)