MUHAMMAD RUSLI/KENDARI POS
CABUT IUP : Meski IUP sudah dicabut, namun pihak PT Putra Darmawan Pratama dituding tetap beraktivitas di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua. Kegiatan perusahaan di eks IUP tersebut mendapat sorotan dari sejumlah organisasi. Mereka memertanyakan persoalan tersebut ke DPRD Kolut, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Izin usaha pertambangan (IUP) PT Putra Darmawan Pratama seluas 850 hektare, telah dicabut. Meski begitu, perusahaan tersebut dituding masih melakukan aktivitas eksplorasi di eks lahan yang terletak pada Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dan dijaga oleh sejumlah oknum aparat. Kegiatan perusahaan di eks IUP tersebut mendapat sorotan dari sejumlah organisasi, khususnya masyarakat Desa Lambai. Mereka lalu memertanyakan persoalan tersebut ke DPRD Kolut, Senin (18/10).

Perwakilan Massa, Nur Alim, membeberkan, IUP PT PDP telah dicabut secara inkrah dengan nomor perkara 64 PK/TUN/2021 jo 314 K/TUN/2020 jo 9/B/2020/PTTUN Makasar jo 17/G/2019/PTUN Kendari. Permohonan peninjauan kembali oleh pihak perusahaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah ditolak pada 27 Agustus 2021. “Saat ini terlihat beroperasi di eks IUP mereka. Kami punya bukti-buktinya. Terhitung sejak 14 Oktober, jika masih beraktivitas di lahan itu, jelas ilegal,” sorotnya. Nur Alim juga memertanyakan keberadaan beberapa anggota TNI yang berjaga di lokasi tersebut.

“Kami minta dewan mengundang pihak TNI untuk mengklarifikasi terkait keberadaan mereka di sana,” tegasnya.
Massa yang melibatkan warga dari Desa Lambai mengungkapkan kesulitan masuk ke kebun milik mereka karena dilarang oleh oknum TNI melintasi kawasan IUP tersebut. “Katanya karena kegiatan penanaman pohon, tetapi tidak ada penanaman kami lihat dan justru aktivitas pertambangan yang ada di dalam. Masyarakat yang hendak ke kebun malah dihalang-halangi,” kesalnya.

Menanggapi hal itu, Perwakilan Komisi III DPRD Kolut, Abu Muslim, berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dari unsur pemerintahan termasuk Kabag Hukum, Pemerhati Lingkungan dan lainnya. Ia juga meminta pada massa jika memiliki bukti-bukti akurat agar mengadukan hal tersebut ke pihak berwajib. Ia mendukung langkah itu dan berjanji akan melakukan pendampingan.

Sementara itu Danramil 1412-03 Lasusua, Kapten Inf. Hamka yang dihubungi, membenarkan keberadaan TNI di lokasi IUP tersebut. Terdapat 11 anggota Kostrad ditugaskan melakukan penanaman pohon di wilayah setempat. “Sudah kami temui termasuk Dandim dan Danrem. Di sana semacam reklamasi atau penanaman pohon,” jawabnya, kemarin. Hamka menepis anggapan jika ada oknum TNI diduga melakukan penambangan di sana. “Memang dilarang menambang di sana. Keliru itu. Tidak ada warga yang dihalang-halangi,” katanya. (b/rus)