MUH. ABDI ASMAUL AMRIN/KENDARI POS
Honor Satgas Covid-19 belum dibayarkan BPBD Sultra, padahal anggarannya sudah ada dan proses pencairannya sudah diteken Sekda Provinsi Sultra. Personel Satgas pun mogok kerja dan menyegel posko Satgas, Kamis (7/10) kemarin.

-Posko Satgas Disegel
–Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusuf Diduga “Mengendapkan” Honor

KENDARIPOS.CO.ID– Honor personel satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Provinsi Sultra “mengendap” di kas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra. Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf diduga “mengendapkan” dan enggan mencairkan duit honor Satgas Covid-19. Padahal Satgas bekerja siang dan malam menjaga rakyat Sultra dari potensi paparan Covid-19.

Terik matahari dan dinginnya malam diabaikan satgas demi berjuang di garis depan menangani Covid. Mereka meninggalkan anak dan istri di rumah demi sebuah pengabdian. Namun kerja keras mereka dibalas dengan perlakuan zalim. Sejatinya, sebelum peluh kering di badan, hasil jerih payah mereka sudah harus diterima.

Kecewa dengan perlakuan BPBD Sultra dalam kendali Muhammad Yusuf, personel Satgas mogok kerja. Mereka menyegel posko Satgas yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pondambea, Kota Kendari, Kamis (7/10). Penyegelan posko sebagai aksi protes lantaran honor Sultra belum dibayarkan selama 6 bulan.

Salah satu anggota Satgas Covid-19 Sultra yang tak ingin disebut identitasnya mengatakan, penyegelan ini inisiatif dari mereka. Segel posko akan dibuka jika honor telah diterima. Selain itu, mereka akan terus mogok kerja. “Mulai dari April sampai September honor kami belum dibayarkan. Kami sudah bosan dijanji. Padahal semua persyaratan pencairan sudah kami lengkapi. Lantas apa alasannya belum cair,” ujarnya saat ditemui di posko Satgas Covid-19 Sultra, Kamis (7/10).

Sekira 174 anggota Satgas Covid-19 Sultra belum menerima honor. Terdiri dari tenaga kesehatan, Satpol PP, penjaga sekretariat, bagian logistik, dan sejumlah bidang kerja lainnya. “Ada yang kerja dari pagi sampai pagi, 24 jam, ada yang pulang subuh. Besaran honor itu terbagi dua kategori yakni, honor untuk anggota penjaga sekretariat sebesar Rp250 ribu per hari dan bidang-bidang sebesar Rp150 ribu per bulan,” jelas anggota satgas yang minta namanya tak ditulis.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Sultra, Nur Endang Abbas mengaku, belum mengetahui penyegelan posko tersebut. “Saya belum tahu itu. Saya sedang di Papua mendampingi kontingen Sultra di PON XX Papua. Tapi nanti saya cek,” ujar Nur Endang Abbas, Kamis (7/10).

Endang mengatakan honor anggota Satgas Covid-19 melekat di BPBD Sultra dan anggarannya ada. “Sudah lama kita tandatangan, tapi tidak tahu karena apa belum dibayarkan. Sebenarnya ada uangnya tapi kita tidak tahu apa masalahnya, nanti pulang kita selesaikan,” ucap Sekda Sultra itu.

Terpisah, Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf mengakui uang honor anggota Satgas Covid-19 Sultra belum dicairkan. Sebab sedang direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Info dari BPKP, review selesai minggu ini. Setelah itu honor baru bisa dicairkan. Sampai saat ini kami masih menunggu,” kelit Yusuf.

Yusuf mengaku keterlambatan pembayaran honor Satgas Covid bukan kali pertama terjadi. Katanya, sistemnya sudah seperti itu. “Jadi kita terlebih dahulu menunggu hasil review BPKP, baru bisa membayarkan honor satgas. Sudah begitu sistemnya,” pungkasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra yang membidangi sektor kesehatan, La Ode Frebi Rifai, mendesak Kepala BPBD Sultra Muhammad Yusuf segera menyelesaikan polemik honor Satgas Covid. Ia menilai kerja Satgas Covid dalam memutus mata rantai wabah corona sangat strategis. Dan tidak boleh dipandang sebelah mata, atau dianaktirikan. “Satgas covid sangat berperan penting dalam penanggulangan covid-19. Ketika telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, maka hak-haknya wajib diberikan. Terutama soal gaji,” kata La Ode Frebi Rifai kepada Kendari Pos, Kamis (7/10) kemarin.

La Ode Frebi menegaskan Komisi IV DPRD Sultra akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. DPRD akan memanggil Satgas Covid Sultra dan OPD yang ada didalamnya seperti Dinkes Sultra dan BPBD. Termasuk anggota Satgas Covid yang merasa dirugikan. “Surat undangan rapat dengar pendapat (RDP) sudah siap. Jadwal RDP rencananya digelar Jumat (hari ini) pukul 14.00 Wita,” ujar politisi PDIP itu.

Mengenai keterlambatan pembayaran honor karena review BPKP, Frebi beranggapan tidak ada relevansi antara pencairan honor Satgas Covid dengan review tersebut. Kecuali review internal Inspektorat, bisa saja hal itu terjadi. “Tidak masuk akal jika pencairaan honor satgas menunggu hasil review BPKP. Lebih jelasnya kami akan usut tuntas saat RDP nanti,” tandas La Ode Frebi. (ali/ndi/b)