Kepala BPBD Sultra Belum “Bebas”

Penyidik Polda Masih Penyelidikan

KENDARIPOS.CO.ID — Babak polemik honor Satgas Covid-19 Sultra belumlah berakhir. Penyidik Polda Sultra masih mencari data valid sembari memeriksa oknum yang berkompeten terkait pencairan honor 174 Satgas. Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup belum “bebas” dari masalah honor Satgas. Hari-harinya berhadapan dengan penyidik Polda Sultra. Energinya tersita mencari argumen dan menyiapkan data soal mandeknya honor Satgas Covid-19.

Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Resere Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra sudah memeriksa Muh.Yusup. Saat ini, penyidik masih menyelidiki dan mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket).

Giat pulbaket penyidik diungkapkan Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan melalui Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh. “Saat ini masih dalam lidik Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” ujarnya saat dikonfirmasi Kendari Pos, Minggu (24/10).

Selain memeriksa Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup dan bendaharanya, penyidik telah memperoleh keterangan dari saksi-saksi lainnya. Kendati begitu, Kompol Dolfi Kumaseh belum menjelaskan secara rinci hasil pemeriksaan tersebut. “Mereka yang dimintai keterangan adalah pihak yang berkaitan tentang terlambatnya penyaluran honor anggota satgas covid-19,” ungkapnya.

Untuk diketahui, anggaran honor Satgas Covid-19 melekat pada BPBD Sultra dalam nakkoda Muhammad Yusup. “Sampai saat ini, sudah ada lima orang yang diambil keterangannya. Saksinya masih orang BPBD Sultra. Masih akan ada penambahan keterangan saksi-saksi untuk pulbaket, karena masih lidik,” tegas Kompol Dolfi Kumaseh.

Salah satu anggota Satgas Covid-19 Sultra yang enggan identitasnya disebutkan mengaku honornya belum dibayarkan sepenuhnya. Dia mencatat, honor yang terbayarkan hanya 100 hari. Masih ada 72 hari lagi yang belum diterima. “Sisa 72 hari belum dibayarkan. Belum juga disampaikan kepada kami, kapan dia (Muh.Yusup) mau cairkan (honor). Harapan kami yang 72 hari secepatnya dibayarkan, karena sudah jelas, ada anggarannya,” ujarnya, kemarin.

Sebelumnya, Kepala BPBD Sultra Muh.Yusup mengatakan, honor anggota satgas covid untuk tiga bulan sudah dicairkan. Adapun honor 72 hari masih menunggu laporan dari Satgas Covid. “Jika sudah ada laporannya, maka akan segera diproses pencairannya,” kata Muh.Yusup.

Pengamat hukum Sultra Dr. Hariman Satria SH, MH, mengatakan, ketika ada aduan atau laporan mengenai keterlambatan pencairan honor satgas covid, maka polisi mesti menindaklanjuti sampai terang benderang. “Meskipun pencairannya dari BPBD ke BPKAD lalu Bank Sultra, tetap butuh penyelidikan dan penyidikan agar status hukumnya jelas. Apa motif utama keterlambatan pencairan dan selama ini uang itu dikemanakan. Dan mengapa nanti muncul aksi protes lalu dicairkan. Ada banyak spekulasi di sini. Karenanya, untuk menghindari spekulasi liar, maka Polda Sultra mesti mengusut tuntas agar terurai benang merah fakta sesungguhnya,” tegasnya saat diwawancara Kendari Pos.

Meskipun honor satgas covid telah dicairkan, tidak lantas masalah keterlambatan pencairan selesai pula. Karena antara keterlambatan dan pencairan, merupakan dua hal yang berbeda. “Honor yang diterima adalah hak satgas covid. Sedangkan keterlambatan pencairan tidak menghilangkan dugaan alasan terlambat. Jika ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau tindak pidana korupsi, maka proses hukum tetap berjalan mesti honor satgas telah dicairkan. Ini sesuai pasal 4 UU Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001,” kata Dr. Hariman Satria.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) itu menerangkan, penyelidikan hukum terhadap polemik honor Satgas Covid ini sangat penting, untuk mengetahui apakah ada dugaan penyalahgunaan. Jika ada dugaan itu, maka siapa pelaku ? Apa motifnya ? Berapa potensi kerugian negara ?. (ndi/ali/b)

Polda : Masih Akan Ada Penambahan Keterangan Saksi