Kejati Optimistis Menang Praperadilan Jilid II

KENDARIPOS.CO.ID — Dua kali ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, dua kali pula Direktur Utama (Dirut) PT.Toshida Indonesia, LSO melawan. Perlawanan hukum LSO melalui praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Juli lalu, permohonan praperadilan LSO dikabulkan hakim. Kejati Sultra pantang mundur. Setelah melengkapi penyelidikan, LSO kembali ditetapkan tersangka. LSO lagi-lagi melawan.

Hari ini, PN Kendari akan menggelar sidang putusan praperadilan LSO versus Kejati Sultra. Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) PN Kendari, Ahmad Yani mengatakan sidang akan dipimpin hakim tunggal, I Made Sukanada, SH. “Rencananya (sidang putusan) besok, Kamis 21 Oktober (hari ini,red),” kata Ahmad Yani saat dihubungi Kendari Pos, Rabu (20/10) kemarin.

Kejati Sultra menegaskan keoptimisan permohonan praperadilan LSO bakal ditolak hakim PN Kendari.
Kasipenkum Kejati Sultra, Dody, SH mengatakan, jaksa telah bekerja sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut akan diuji di ranah persidangan.

“Kita tetap optimis, karena kita bekerja profesional sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Dody, kemarin.

Tak mau kalah, kuasa hukum LSO, Muhammad Zakir Rasyidin juga menegaskan optimistisnya memenangkan praperadilan kedua kali yang diajukan kliennya, LSO. Ia mengungkapkan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin dengan bukti bukti yang disajikan. “Kami berharap pada Tuhan yang maha kuasa, pemilik segalanya. Kalau dari kami, intinya telah berupaya maksimal, dengan menyajikan bukti-bukti apakah ini suatu pidana hukum atau tidak. Itu saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, sebagai kuasa hukum, dirinya menghormati proses yang berjalan. Hanya saja, lanjut dia, jika ada hal yang dianggap keliru, maka penting untuk dikoreksi bersama. “Makanya, penetapan tersangka yang diajukan praperadilan ini penting untuk menguji ke absahan alat bukti yang digunakan jaksa dalam menetapkan klien kami sebagai tersangka. Dan menurut hukum, hal ini dibenarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Sultra melalui Asisten Intelijen Kejati Sultra, Noer Adi, MH mengatakan, pendapat tim penasihat hukum akan diuji di ranah persidangan. “Iya itu menurut pendapat tim penasihat hukum (PH) tersangka, tapi perlu diketahui bahwa pendapat tersebut akan diuji di ranah persidangan praperadilan,” kata Noer Adi, MH kepada Kendari Pos.

Noer Adi, MH membantah, tim penyidik Kejati Sultra menggunakan sprindik lama, melainkan menerbitkan sprindik baru atas nama LSO. “Adapun pendapat PH tersangka LSO yang menyatakan bahwa tim penyidik masih menggunakan sprindik lama adalah tidak benar. Karena dalam penyidikan kasus ini tim penyidik telah menerbitkan surat penetapan tersangka dan sprindik baru atas nama tersangka,” pungkas Noer Adi, MH.

Untuk diketahui, LSO ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.Toshida Indonesia yang diduga merugikan negara Rp495 miliar. LSO sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka namun PN Kendari menganulir status itu setelah mengabulkan permohonan praperadilan LSO. Jaksa Kejati Sultra kembali menyidik dan menetapkan LSO sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

PT.Toshida Indonesia, yang beroperasi di Kabupaten Kolaka memperoleh IUP pada 2007. Kemudian diberi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2009. Sampai tahun 2020, perusahaan itu diduga tidak pernah membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga IPPKH-nya dicabut pada 2020.

Setelah IPPKH dicabut, mesti PT.Toshida tidak boleh menambang. Namun rupanya masih menjual dan mengirim mineral sebanyak 4 kali. PT.Toshida berbekal RKAB (rencana kerja anggaran biaya) diterbitkan Dinas ESDM Sultra. Pada saat itu Dinas ESDM Sultra dipimpin BHR selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

Dalam kasus ini, Kejati Sultra menetapkan empat tersangka, yakni Dirut PT.Tosida Indonesia, LSO, General Manager PT.Tosida, UMR, mantan Plt. Kepala Dinas ESDM, BHR dan mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) ESDM Sultra, YSM. (ndi/b)

Pendapat Penasihat Hukum Akan Diuji di Persidangan