YULI/KENDARI POS
Foto bersama Gubernur Sultra, Ali Mazi (lima kiri), Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya (empat kanan), sejumlah kepala daerah di kabupaten/kota, dan para pimpinan Industri Jasa Keuangan di Sultra, dalam acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan 2021 di Sultra, Jumat (22/10).

KENDARIPOS.CO.ID– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan (IJK), dan stakeholder terkait kembali menggelar agenda tahunan Bulan Inklusi Keluangan (BIK). Di Sulawesi Tenggara (Sultra), kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, Jumat (22/10).
Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya mengatakan, Bulan Inklusi Keuangan (BIK) digelar sebagai salah satu upaya mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan.

Dengan semakin terbukanya akses keuangan masyarakat, maka penggunaan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan akan meningkat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
OJK juga terus mendorong inklusi keuangan yang memiliki peranan penting dan strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 perse  pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), OJK bersama Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan, dan stakeholder terkait terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, OJK bersama Industri Jasa Keuangan dan stakeholders perlu melakukan kegiatan-kegiatan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Sebagai wujud nyata dari implementasi Perpres SNKI diperlukan suatu kegiatan yang mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan yang melibatkan seluruh Industri Jasa Keuangan, pemerintah daerah, stakeholder terkait, serta OJK.

“Dapat kami sampaikan bahwa tingkat literasi keuangan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sebesar 36,75 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 75,07 persen. Artinya 75,07 persen penduduk Sulawesi Tenggara telah mendapatkan akses kepada sektor jasa keuangan, namun hanya setengahnya yang benar-benar memahami tentang produk-produk yang digunakannya,” ujar Arjaya, kemarin.

OJK berupaya menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah pemberlakuan PPKM. OJK terus berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pelaku industri jasa keuangan dalam mengoptimalkan perannya sebagai katalis pemulihan ekonomi nasional sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian.

Arjaya mengungkapkan, jumlah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di Sultra per September 2021 sebanyak 117 entitas pusat/cabang/perwakilan, terdiri dari 38 entitas dari sektor Perbankan, 14 entitas dari sektor Pasar Modal, dan 65 entitas dari sektor IKNB. Jumlah PUJK ini menjadi potensi dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Sultra melalui sinergi inklusi keuangan dan perlindungan konsumen yang andal.

Selain itu, aset perbankan per Agustus 2021 mencapai Rp 40,85 triliun (tumbuh 10,49 persen yoy), aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yaitu dana pensiun sebesar Rp 162,03 miliar, modal ventura Rp 22,69 milyar (tumbuh 9,51 persen yoy), dan piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp 2,73 triliun (tumbuh 14,97 persen yoy). Jumlah rekening investasi di pasar modal sebanyak 33.220 rekening dengan nilai transaksi saham Rp 92,73 milyar (tumbuh 228,99 persen yoy).

Dalam rangka meningkatkan akses layanan jasa keuangan masyarakat di provinsi Sulawesi Tenggara, telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sejak tahun 2016 yang di dalamnya terdiri dari pemerintaah daerah, OJK, Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan dan stakeholder terkait. Peningkatan akses Keuangan dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti sosialisasi inklusi keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan business matching untuk UMKM.

Kemudian untuk meningkatkan inklusi di kalangan pelajar, OJK terus mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang menargetkan 70 persen pelajar Indonesia memiliki rekening tabungan perbankan di tahun ini. OJK juga sedang menyiapkan konten-konten edukasi keuangan melalui learning manajemen system yang menampilkan modul-modul edukasi semua sektor jasa keuangan seperti perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan fintech yang bisa diakses secara elektronik.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 antara lain mengalokasikan anggaran untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat, melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

“Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif ataupun stimulus kepada UMKM dan korporasi dan menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya,” ungkap Ali Mazi.

Menurutnya, dilihat dari sejumlah indikator, kondisi ekonomi khususnya di Sulawesi Tenggara telah membaik di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, ia berharap sinergisitas antar lembaga, stakeholder terkait dan pelaku usaha perlu dijaga dan ditingkatkan dalam rangka pemerataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk juga akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjangkau oleh layanan keuangan di berbagai daerah.

“Penyediaan akses terhadap layanan keuangan menjadi penting dilakukan karena ini berdampak pada perubahan pola konsumsi, investasi, dan mendorong penciptaan peluang ekonomi serta pendapatan bagi masyarakat kurang mampu, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tandasnya. (uli/b)