peresmian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 20221 di Sultra oleh Gubernur Sultra Ali Mazi (Empat kanan), Kepala OJK Arjaya Dwi Raya (Dua kanan) bersama sejumlah kepala daerah di Kabupaten/Kota dan pimpinan Industri Jasa Keuangan di Sultra, Jumat (22/10).


KENDARIPOS.CO.ID– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indo­nesia, Industri Jasa Keuan­gan (IJK), dan stakeholder terkait kembali menggelar agenda tahunan Bulan Ink­lusi Keluangan (BIK). Di Sulawesi Tenggara (Sultra), kegiatan dibuka secara res­mi oleh Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, Jumat (22/10).

Kepala OJK Sultra, Ar­jaya Dwi Raya mengatakan, Bulan Inklusi Keuangan (BIK) digelar sebagai salah satu upaya mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan.

Dengan semakin ter­bukanya akses keuan­gan masyarakat, maka penggunaan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan akan menin­gkat sehingga akan men­ingkatkan kesejahteraan masyarakat.
OJK juga terus men­dorong inklusi keuangan yang memiliki peranan penting dan strategis da­lam mempercepat pemu­lihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Dalam rangka mendu­kung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 perse pada tahun 2024 sebagaimana diamanat­kan oleh Peraturan Presi­den Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Na­sional Keuangan Inklusif (SNKI), OJK bersama Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan, dan stakeholder terkait terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, OJK bersama Industri Jasa Keuangan dan stakehold­ers perlu melakukan keg­iatan-kegiatan edukasi keuangan untuk mening­katkan literasi dan inklusi keuangan. Sebagai wujud nyata dari implementasi Perpres SNKI diperlukan suatu kegiatan yang men­dorong tingkat literasi dan inklusi keuangan yang melibatkan seluruh Indus­tri Jasa Keuangan, pemer­intah daerah, stakeholder terkait, serta OJK.

“Dapat kami sampai­kan bahwa tingkat literasi keuangan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sebesar 36,75 persen dan tingkat inklusi keuan­gan sebesar 75,07 persen. Artinya 75,07 persen pen­duduk Sulawesi Teng­gara telah mendapatkan akses kepada sektor jasa keuangan, namun hanya setengahnya yang benar-benar memahami tentang produk-produk yang di­gunakannya,” ujar Arjaya, kemarin.

OJK berupaya menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah pember­lakuan PPKM. OJK terus berkomitmen untuk men­geluarkan kebijakan yang dibutuhkan pelaku indus­tri jasa keuangan dalam mengoptimalkan peran­nya sebagai katalis pemu­lihan ekonomi nasional sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuan­gan. Untuk menjaga mo­mentum percepatan pe­mulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para pe­mangku kepentingan da­lam rangka menjaga sta­bilitas sistem keuangan, OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terh­adap sektor jasa keuangan dan perekonomian.

Arjaya mengungkap­kan, jumlah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di Sultra per September 2021 sebanyak 117 entitas pusat/cabang/perwaki­lan, terdiri dari 38 entitas dari sektor Perbankan, 14 entitas dari sektor Pasar Modal, dan 65 entitas dari sektor IKNB. Jumlah PUJK ini menjadi potensi dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekono­mi di Sultra melalui sin­ergi inklusi keuangan dan perlindungan konsumen yang andal.

Selain itu, aset per­bankan per Agustus 2021 mencapai Rp 40,85 triliun (tumbuh 10,49 persen yoy), aset Indus­tri Keuangan Non Bank (IKNB) yaitu dana pen­siun sebesar Rp 162,03 miliar, modal ventura Rp 22,69 milyar (tum­buh 9,51 persen yoy), dan piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp 2,73 triliun (tumbuh 14,97 persen yoy). Jum­lah rekening investasi di pasar modal seban­yak 33.220 rekening dengan nilai transaksi saham Rp 92,73 milyar (tumbuh 228,99 persen yoy).

Dalam rangka meningkatkan akses layanan jasa keuangan masyarakat di provinsi Sulawesi Tenggara, telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sejak tahun 2016 yang di dalamnya terdiri dari pemerintaah daerah, OJK, Bank Indonesia, In­dustri Jasa Keuangan dan stakeholder terkait. Pen­ingkatan akses Keuangan dilakukan melalui se­jumlah kegiatan seperti sosialisasi inklusi keuan­gan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan business matching untuk UMKM.
Kemudian untuk men­ingkatkan inklusi di ka­langan pelajar, OJK terus mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar (Ke­jar) yang menargetkan 70 persen pelajar Indonesia memiliki rekening tabun­gan perbankan di tahun ini.

OJK juga sedang me­nyiapkan konten-konten edukasi keuangan melalui learning manajemen sys­tem yang menampilkan modul-modul edukasi se­mua sektor jasa keuangan seperti perbankan, indus­tri keuangan non bank, pasar modal dan fintech yang bisa diakses secara elektronik.

Sementara itu, Guber­nur Sultra, Ali Mazi men­gatakan, pemerintah te­lah berupaya semaksimal mungkin untuk menang­gulangi dampak pande­mi Covid-19 antara lain mengalokasikan anggaran untuk mendorong kon­sumsi/kemampuan daya beli masyarakat, melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembe­basan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendor­ong konsumsi kementeri­an/lembaga/pemerintah daerah melalui percepa­tan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam neg­eri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

“Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif ataupun stimulus kepada UMKM dan korporasi dan menempatkan dana pe­merintah di perbankan untuk restrukturisasi de­bitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korpo­rasi yang strategis, prioritas atau padat karya,” ungkap Ali Mazi.
Menurutnya, dilihat dari sejumlah indikator, kondisi ekonomi khususnya di Su­lawesi Tenggara telah mem­baik di tengah pandemi Covid-19.

Namun demiki­an, ia berharap sinergisitas antar lembaga, stakeholder terkait dan pelaku usaha perlu dijaga dan diting­katkan dalam rangka pe­merataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk juga akses ter­hadap sumber-sumber pembiayaan dan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjang­kau oleh layanan keuangan di berbagai daerah. ”Penyediaan akses ter­hadap layanan keuan­gan menjadi penting dilakukan karena ini ber­dampak pada perubahan pola konsumsi, investasi, dan mendorong pen­ciptaan peluang ekonomi serta pendapatan bagi masyarakat kurang mam­pu, yang pada akhirnya akan mendorong pertum­buhan ekonomi yang ink­lusif,” tandasnya. (uli/b)