GMPS Sultra : Kepala BPBD Sultra Layak Dicopot – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

GMPS Sultra : Kepala BPBD Sultra Layak Dicopot



–Ombudsman : Jika Menemukan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran, Laporkan !
KENDARIPOS.CO.ID — Polemik “mengendapnya” honor anggota satgas covid Sultra memantik kelompok masyarakat menggelar aksi protes. Bahkan lembaga sekaliber Ombudsman RI Sultra pun menaruh perhatian atas polemik itu. Adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra menjadi sasaran aksi unjuk rasa Gerakan Militansi Pemuda Sosialis (GMPS) Sultra dan Merah Putih Berkibar Indonesia (MPBI). Lembaga GMPS Sultra dan MPBI menilai oknum Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup tak becus mengurus honor anggota satgas yang berjuang menangani pandemi Covid-19.

Massa GMPS Sultra dan MPBI menyegel kantor BPBD Sultra dalam aksi unjuk rasa memperjuangkan nasib anggota Satgas Covid-19 Sultra. Massa aksi menuntut agar Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup dicopot dari jabatannya. Foto: Foto: Muhammad Akbar Ali/Kendari Pos

Dalam aksinya, GMPS) Sultra MPBI kompak menyuarakan tuntutan Muh.Yusup dicopot dari jabatannya selaku Kepala BPBD Sultra. “Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusup layak dicopot dari jabatannya. Karena tidak bisa bekerja dengan baik. Kesejahteraan 174 anggota satgas covid terabaikan. Sejak bulan April hingga Oktober ini, anggota satgas covid belum menerima honor. Ironi dan menyedihkan. Satgas covid sebagai pejuang garda terdepan memutus siklus penyebaran pandemik, namun tidak diperhatikan hak-haknya. Kepala BPBD lalai dan harus bertanggungjawab atas masalah ini,” tegas Fajar, Ketua GMPS Sultra dalam orasinya di depan kantor BPBD Sultra, Rabu (13/10) kemarin.

Massa unjuk rasa yang bertandang ke kantor BPBD Sultra hendak menemui Kepala BPBD Muh.Yusup. Namun sang kepala badan itu tidak berada di tempat, massa pun menyegel kantor BPBD Sultra. “Penyegelan kantor BPBD Sultra ini akan terus berlanjut, sampai honor satgas covid dibayarkan. Intinya sampai tuntutan kami terjawab. Gubernur Sultra Ali Mazi mesti mengevaluasi anak buahnya yang tidak becus dalam melayani masyarakat,” kata jenderal lapangan Agus, Rabu (13/10).

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susilo mendesak Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup segera memproses pembayaran honor satgas covid. Jangan dibiarkan terbengkalai dan berlarut-larut atas hak-hak anggota satgas covid. “Ini bentuk kelalaian Kepala BPBD Sultra. Ke depan tidak boleh lagi terulang. Membiarkan anggota satgas covid bekerja tanpa pembayaran honor. Ini sangat menyedihkan, padahal porsi anggarannya sudah ada,” ujarnya.

Jika anggota satgas covid menemukan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran honor, konsumsi, atau perihal lainnya, maka segera datang melapor ke kantor Ombudsman Sultra. “Jika menemukan dugaan praktek penyalahgunaan anggaran atau manipulasi, laporkan ke kantor Ombudsman. Nama pelapor, kami akan rahasiakan,” ungkap Mastri Susilo.

Ia juga meminta Gubernur Sultra Ali Mazi dan Ketua Harian Satgas Covid-19 Sultra, Nur Endang Abbas, agar “mengatensi” kinerja kepala BPBD Sultra. Hal itu bertujuan, agar tidak lagi terulang fenomena penunggakan honor satgas covid. “Kepala BPBD yang bertanggungjawab penuh atas pencairan honor satgas covid. Secepatnya harus segera dicairkan. Apalagi sudah ada hasil RDP bersama DPRD yang mendesak agar honor satgas segera dibayarkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Sultra Muh.Yusup mengatakan, pembayaran honor satgas covid, masih dalam proses. Sebelumnya, menunggu review inspektorat dan BPKP terkait pencairan honor satgas. “Balasan dari pihak inspektorat dan BPKP sudah ada. Honor satgas covid akan segera dicairkan,” kata Muh.Yusup. (ali/b)

Ombudsman Meminta Gubernur “Mengatensi” Kinerja Kepala BPBD Sultra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy