Sekertaris Kabupaten (Sekab) Buteng, H. Kostantinus Bukide

-Penggunaan Anggaran Masih Merujuk APBD Induk

KENDARIPOS.CO.ID– Pemkab Buton Tengah (Buteng) gagal menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021. Sehingga penggunaan anggaran masih merujuk APBD induk.

Informasi itu disampaikan Sekertaris Kabupaten (Sekab) Buteng, H. Kostantinus Bukide saat dikonfirmasi, Minggu (10/10). Ia menyatakan gagalnya penetapan APBD-P, tentu sangat berdampak bagi program pembangunan yang sebelumnya telah diajukan di anggaran perubahan.

“Untuk saat ini, kita hanya bisa memanfaatkan hasil anggaran refocusing pada APBD induk. Sebab, tidak ada jalan lagi. Adapun untuk program yang sudah diprogramkan pada anggaran perubahan, tidak semuanya terealisasi. Istilahnya kita dahului dulu kebutuhan yang mendesak,” ujarnya.

Di sisi lain, jendral ASN Buteng menjelaskan gagalnya penetapan APBD-P tidak hanya berdampak bagi pembangunan saja, namun juga terhadap penerima bantuan jaminan sosial dengan jumlah 23 ribu orang, yang kini menjadi beban BPJS kesehatan. Pembayaran tunjangan penambah penghasilan (TPP) ASN Buteng yang kemungkinan besar tidak bisa dibayarkan tahun ini.

“TPP dan BPJS sebelumnya anggaranya kita porsikan di APBD-P. Namun, karena gagalnya penetapan APBD-P. Maka tidak bisa dibayarkan,” ulasnya.

Kostantinus menuturkan penerima bantuan BPJS kesehatan kini tidak usah lagi khawatir. Sebab, pihak BPJS akan menanggung dan membayarkan seluruh pengobatan untuk 23 ribu orang. Baik itu, yang ada di rumah sakit maupun puskesmas.

“Alhamdulillah, walaupun kita belum bisa bayarkan tahun ini. Pihak BPJS telah bersedia menanggung seluruh pengobatan dari 23 ribu penerima bantuan BPJS kesehatan,” ungkapnya.

Kostantinus berharap kejadian gagalnya penetapan APBD-P tahun ini menjadi yang terakhir. Sehingga tahun-tahun kedepannya tidak terjadi lagi. (rud/b).