ZULFADLY NUR/KENDARI POS
UBAH RENSTRA : Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik (kiri) menyerahkan dua Raperda persetujuan bersama kepada Wakil Bupati Kolaka, H. Muhammad Jayadin di Gedung DPRD Kolaka, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) disetujui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka dan pihak DPRD. Kesepakatan tersebut dilakukan pada rapat paripurna persetujuan bersama Raperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka tahun 2019-2014 dan Raperda perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2012-2032, Kamis (14/10).

Wakil Bupati Kolaka, H. Muhammad Jayadin, menjelaskan, kondisi mendasar yang melandasi perubahan RPJMD karena adanya beberapa perubahan kebijakan nasional. Kebijakan yang mengalami perubahan tersebut diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Presiden bomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. “Adanya pandemi Covid-19 juga telah berimplikasi besar terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, baik secara makro maupun mikro.

Hal inilah yang kemudian mendorong kami melakukan koreksi-koreksi terhadap target-target capaian pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya,” jelas Kolaka-2 itu. Dalam kesempatan tersebut, Jayadin juga mengungkapkan hal yang melandasi perubahan Perda nomor 16 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kolaka tahun 2012-2032.

Pada saat penyusunan Perda tersebut, Kabupaten Kolaka Timur masih tergabung dengan Kolaka.
“Jadi, Raperda RTRW ini untuk mengatur kembali tata ruang wilayah Kabupaten Kolaka setelah pemekaran Kolaka Timur. Selain itu, Raperda RTRW secara umum juga memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, hingga arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian kabupaten,” paparnya.

Dengan ditetapkannya dua perda tersebut, maka Jayadin menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera melakukan perubahan rencana strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan urusan masing-masing, dengan berpedoman kepada perubahan RPJMD yang telah ditetapkan. “Kami juga meminta agar regulasi turunan yang berpedoman pada Perda tentang RTRW untuk segera dilakukan penyesuaian.

Kepada Bappeda dan Bagian Hukum kami minta melakukan komunikasi secara bersama-sama ke Provinsi Sultra untuk mendapat jadwal evaluasi dan segera melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil evaluasi gubernur tersebut,” seru Jayadin. (c/fad)