DPRD KOLTIM FOR KENDARI POS
KONSULTASI : Sejumlah anggota legislatif Koltim dari gabungan fraksi bersama Ketua DPRD, Suhaemi Nasir ketika melakukan koordinasi dengan pejabat di Pemprov Sultra, terkait kekosongan jabatan kepala daerah di wilayah tersebut.

–Konsultasikan Kekosongan Kepala Daerah ke Kemendagri

KENDARIPOS.CO.ID– Sudah hampir sebulan lebih, pemerintahan definitif di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), mengalami kekosongan. Wakil Bupati, Hj. Andi Merya yang diamanahkan menjadi bupati definitif pasca meninggalnya Samsul Bahri Madjid, justru tersandung kasus hukum dan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), September lalu.

Kondisi tersebut membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Koltim menganggap hal itu sebagai sebuah kejadian luar biasa (KLB) yang menimpa Bumi Sorume. Kini, salah satu langkah yang diambil DPRD Koltim adalah meminta pendampingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur menjadi perhatian serius. Kami harus berhati-hati dalam mengambil agar menemukan langkah tepat.

Apalagi diketahui, kekosongan berawal saat Bupati Koltim, Alm. H. Samsul Bahri meninggal dunia dan kemudian jabatan itu diemban Wakilnya, Hj. Andi Merya yang belum lama juga ditangkap KPK. Sehingga kedua jabatan saat ini lowong. Ini kejadian yang tak pernah diduga bisa terjadi di Republik Indonesia,” kata Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir, Senin (25/10).

Ia mengaku, saat ini gabungan Fraksi di DPRD Koltim sementara berkonsultasi dengan Pemprov Sultra untuk kemudian melanjutkannya ke level Kemendagri. “Agar pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur segera digelar dan sesuai aturan serta mekanisme yang berlaku. Kami sementara berkonsultasi di Pemprov dan meminta pendampingan. Selanjutnya kami akan konsultasi kepada Kemendagri untuk masa kekosongan pemerintahan ini,” tandasnya. (c/kus)