Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Butur, Mahmud Buburanda

KENDARIPOS.CO.ID– Berbagai upaya untuk membenahi jalan rusak ditempuh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara (Butur). Teranyar, pihak Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin, Mahmud Buburanda, itu tengah menyediakan dokumen usulan ke Kementerian PUPR agar akses transportasi di wilayah tersebut masuk dalam rencana pembangunan jalan Trans Buton. Rencana tersebut merupakan program kerja Presiden, Joko Widodo.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Butur, Mahmud Buburanda, mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Trans Pulau Buton akan mengakses ujung Buton Utara hingga Kabupaten Buton. Jika terwujud, pengerjaannya menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

“Sudah dua pekan ini dari Bidang Bina Marga menyusun dokumen terkait lebar dan panjang jalan. Jembatan dan kondisinya juga dilaporkan. Kita berharap, data yang dibutuhkan lengkap, sehingga pihak kementerian menurunkan anggaran dan membantu dari sisi pembiayaan,” ujar Mahmud Buburanda, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/9).
Ia mengungkapkan, dalam rapat terakhir, Bupati Butur, Muh. Ridwan Zakariah bersama Gubernur Sultra, Ali Mazi serta

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan telah menemukan titik terang. Hal itu kemudian ditindaklanjuti pihak Dinas PUPR Butur bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemprov sultra, Bappeda Buton Utara dan Pemerintah Kabupaten Buton.

“Semua satu visi untuk menyiapkan dokumen pendukungnya terkait jalan lingkar Trans Buton yang panjangnya kurang lebih 70 kilometer. Hanya persoalan waktu pengerjaannya akan ditetapkan berikut. Saat ini, dalam tahapan menyiapkan dokumen kemudian dibahas di kementerian dan kami memohon dukungan seluruh masyarakat Buton Utara ini bisa terwujud,” harapnya.

Mantan Plt Kadis Pekerjaan Umum Kota Kendari itu menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menetapkan pembangunan jalan Trans Pulau Buton dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kemudian, turunannya dituangkan dalam peraturan Menteri PUPR nomor 23 tahun 2020 tentang rencana strategis pembangunan infrastruktur tahun 2020 sampai 2024. Kemudian didukung pula dengan keputusan kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tentang penetapan rencana strategis. Dalam jabarannya terungkap, Presiden Jokowi punya program prioritas untuk Sulawesi, salah satunya pembangunan jalan Trans Pulau Buton.

“Terkait akses kabupaten akan masuk dalam pembangunan jalan Trans Buton, apakah naik status menjadi jalan nasional atau dalam bentuk lain, kami belum tahu bagaimana kebijakannya. Karena itu ada persyaratan jika diambil alih. Harus menghubungkan pusat kawasan nasional atau pusat kawasan wilayah. Ini yang kami siapkan pendukung administrasinya,” tandas Mahmud Buburanda. (b/had)