KAMALUDDIN/KENDARI POS
SARAT PELANGGARAN : Aktivitas PT Gerbang Multi Sejahtera di Desa Sangi-sangi, Kecamatan Laonti yang mencemarkan perairan di sekitar kawasan tambang. Kementerian ESDM sudah mengeluarkan perintah penghentian sementara kegiatan penambangan perusahaan tersebut.

KENDARIPOS.CO.ID–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mendesak manajemen PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) untuk segera memperbaiki dokumen izin lingkungannya. Sebab diketahui, terdapat beberapa item yang tidak berfungsi, yakni sedimen pond dan penampungan limbah.

Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Konsel, Suyetno, mengungkapkan, dari hasil audit di lapangan, sedimen pond milik perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Sangi-sangi, Kecamatan Laonti itu, rusak.
“Sedimen pondnya ada, tapi jebol dan tidak berfungsi maksimal. Sehingga menyebabkan tumpahan ore dan memicu terjadinya pencemaran lingkungan dan air laut,” jelasnya, Senin (18/10).

Pihak DLH telah memberikan jangka waktu tiga bulan kepada perusahaan untuk memperbaiki sedimen pond yang tidak berfungsi itu. Surat perintah perbaikan diterbitkan sejak tanggal 2 September hingga 2 Desember 2021.
“Jadi kita meminta untuk segera perbaiki sampai dianggap memadai dari aspek lingkungan,” imbuhnya.

Terkait surat pemberhentian aktivitas penambangan PT GMS dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), salah satunya merupakan hasil evaluasi dan audit DLH Konsel di lapangan.
“Sehingga waktu itu, melalui usulan dan rekomendasi dari DPRD Porvinsi dan tim, makanya Kementerian menghentikan secara sementara aktivitas penambangan PT GMS,” sambung Suyetno.

Selain sedimen pond, sambung Suyetno, pihaknya juga meminta kepada perusahaan agar melengkapi pembangunan penampungan limbah. “Jika perusahaan tidak memperbaiki selama tiga bulan itu, bisa saja diberikan sanksi. Juga dari Inspektur Tambang, tidak akan mencabut rekomendasi pemberhentian sementara itu, sampai benar-benar hasil evaluasi dianggap memadai,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PT GMS, Pongky, membenarkan adanya surat pemberhentian dari Kementerian ESDM tersebut. “Nanti kita bahas secara detil soal pemberhentian itu ya. Yang jelasnya pemberhentiannya sudah dilakukan sejak tanggal 10 Oktober, kita sudah stop berproduksi. Terkait masalah sedimen pond, baiknya ke lokasi,” katanya, saat dihubungi, sebelumnya. (b/kam)