KENDARIPOS.CO.ID — Polemik honor anggota Satgas Covid-19 Sultra belum berakhir. Justru semakin melebar hingga ke ranah hukum. Penyidik Polda Sultra memanggil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra, Muh.Yusup. Panggilan itu atas permintaan Satgas Covid-19 pusat kepada Polda untuk menyelidiki persoalan itu.

Muhammad Yusup

Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup tak sendiri dipanggil penyidik Polda Sultra. Oknum bendahara pun dipanggil untuk dimintai keterangan soal mandeknya honor Satgas Covid-19 Sultra selama enam bulan. “Mereka diagendakan untuk melakukan klarifikasi kepada penyidik pada Senin 18 Oktober 2021 (hari ini,red),” ujar Kompol Dolfi Kumaseh, Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sultra saat dihubungi Kendari Pos, Minggu (17/10) kemarin.

Selama enam bulan, 174 anggota Satgas Covid-19 Sultra tak menerima honor. Padahal mereka sudah bermandi peluh bekerja siang dan malam menangani pandemi Covid-19. Pagu honor Satgas melekat di BPBD Sultra. Bahkan proses administrasi pencairannya sudah diteken Sekda Provinsi Sultra sekaligus Ketua Harian Satgas Covid-19 Sultra, Nur Endang Abbas.

Kasus itu terdengar hingga di Jakarta. Satgas Covid-19 pusat meminta Polda Sultra turun tangan. Satgas Covid-19 pusat meminta Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya agar menurunkan tim untuk penyelidikan. “Polda Sultra menerima informasi dari Satgas Covid-19 pusat. Hal itu menjadi dasar untuk penyelidikan,” kata Kompol Dolfi Kumaseh, kemarin.

Penyidik Polda, kata Kompol Dolfi, telah melayangkan surat panggilan klarifikasi kepada Kepala BPBD Sultra Muhammad Yusup dan bendaharanya sejak Kamis (14/10). Termasuk memanggil sejumlah saksi. Soal berapa orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan, Kompol Dolfi belum bisa memastikan.

“Hari ini, para saksi dipanggil untuk klarifikasi. Penyidik masih akan mendalami informasi yang diperoleh dari Satgas Covid-19 pusat. Setelah ada keterangan dari saksi-saksi, baru bisa dikembangkan lebih lanjut,” ungkap Kompol Dolfi.

Terpisah, salah seorang anggota Satgas Covid-19 Sultra mengaku sampai saat ini honor yang dinantikan belum terealisasi sepenuhnya. Anggaran tersebut melekat pada BPBD Sultra. “Sejak Kamis lalu, honor kami dibayarkan. Tapi baru 100 hari dibayarkan. Masih ada 72 hari yang belum dibayarkan atau sekira dua bulan lebih. Tidak tahu alasannya kenapa baru 100 hari dibayarkan BPBD,” ujarnya sembari meminta namanya dirahasiakan saat dihubungi Kendari pos, Minggu (17/10).

Aksi penyegelan posko Satgas Covid-19 di kompleks kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra sudah dihentikan. Anggota satgas covid-19 Sultra kembali bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pelayanan masyarakat. “Segelnya sudah dibuka. Kita kembali lakukan pelayanan,” tambahnya.

Anggota Satgas Covid-19 Sultra lainnya, Haryanto Gain menyampaikan, honor yang menunggak tiga bulan telah cair beberapa hari lalu. Tersisa honor 72 hari belum cair. “Mengenai gaji 72 hari tersebut, sedang dipersiapkan laporannya untuk diserahkan ke BPBD Sultra untuk proses pencairan,” kata Haryanto Gain kepada Kendari Pos, Minggu (17/10).

Sementara itu, Kepala BPBD Sultra Muh.Yusup menyampaikan, honor anggota satgas covid untuk tiga bulan sudah dicairkan. Adapun honor 72 hari masih menunggu laporan dari Satgas Covid. “Jika sudah ada laporannya, maka akan segera diproses pencairannya,” kata Muh.Yusup.

Persoalan mandeknya honor 174 anggota Satgas menyeruak ke permukaan bermula dari aksi mogok kerja anggota satgas. Disusul aksi menyegel posko satgas, Kamis (7/10) lalu. Setelah itu, Komisi IV DPRD Sultra menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Satgas covid-19 dan BPBD Sultra di Gedung DPRD Sultra, Selasa (12/10).

Derita anggota satgas yang terzalimi menarik perhatian kelompok masyarakat. Massa Gerakan Militansi Pemuda Sosialis (GMPS) dan Merah Putih Berkibar Indonesia (MPBI) menggelar aksi unjuk rasa dan menyegel kantor BPBD Sultra, Rabu (13/10). (ndi/ali/b)

Honor Belum Terealisasi Sepenuhnya, Baru 100 Hari Dibayarkan