Harmin Ramba

-Soal Keterlambatan APBD Perubahan

KENDARIPOS.CO.ID– Dokumen rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan 2021 Kabupaten Muna resmi diajukan ke legislatif. Penyerahan itu terlambat dari tenggat waktu ideal yakni per 30 September lalu. Keterlambatan itu disorot oleh anggota DPRD setempat.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Muna, Mohammad Ikhsanuddin mengatakan, keterlambatan penyerahan raperda APBD Perubahan itu bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Selain akan menerima sanksi, keterlambatan juga bisa menghambat realisasi anggaran.

“Ini bisa saja ditolak oleh Kemendagri karena terlambat. Ini pelajaran dan jangan sampai terulang lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Sekab Muna, sekaligus Ketua TAPD, Harmin Ramba mengakui dokumen APBD Perubahan terlambat diajukan. Hal itu dipicu kesalahan sistim pada aplikasi penginputan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga TAPD perlu melakukan penyesuaian kembali. “Penyesuaian itu butuh waktu, makanya terlambat,” paparnya.

Ia membenarkan jika akibat keterlambatan maka ada ancaman sanksi tidak diterimanya Perda APBD Perubahan oleh Kemendagri. Namun hal itu masih akan dikonsultasikan lebih lanjut. Ia berharap ada kebijaksanaan dari pusat. “Dalam waktu dekat saya akan ke Jakarta untuk konsul di Kemendagri,” paparnya. Secara umum, postur APBD Perubahan Muna tahun ini sebesar Rp 1,3 triliun. (Ode/b)