Pejabat Diduga Mencicip Duit PT.Toshida
Kejati : Calon Tersangka Baru Lebih Satu Orang

Kutipan Dody, SH (Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sultra)
“Ada calon tersangka baru. Tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang.Tunggu saja, kami akan sampaikan ke publik,”

KENDARIPOS.CO.ID — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra sudah menetapkan empat tersangka dugaan korupsi PT.Toshida Indonesia. Tiga sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor, satu tersangka masih DPO.
Tak berhenti pada penetapan empat tersangka, penyidik mengincar calon tersangka baru. Proses pengembangan dan penyelidikan masih berjalan.

Sejumlah pejabat di Sultra yang diduga ikut menikmati aliran duit tambang PT.Toshida Indonesia kini mulai ketar-ketir. Mereka sudah masuk dalam “radar” penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. Penyidik sudah mengantongi identitas mereka yang menikmati duit “main-main” tambang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sultra, Dody, SH menuturkan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.Toshida Indonesia. “Ada calon tersangka baru. Tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang.Tunggu saja, kami akan sampaikan ke publik,” kata Dody saat dikonfirmasi Kendari Pos, Selasa (26/10).

Dody masih belum mau membeberkan nama dan latar belakang calon tersangka. Entah dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra maupun PT.Toshida. “Kalau ada calon tersangka baru berarti ada minimal satu orang. Kita tunggu saja,” ujar Dody.

Dody enggan mendahului kewenangan pimpinannya. Calon tersangka yang diduga ikut terlibat merugikan negara hingga Rp495 miliar akan disampaikan pimpinan Kejati. “Nanti akan disampaikan oleh pimpinan kami,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kejati menetapkan empat tersangka dugaan korupsi RKAB PT.Toshida yang beroperasi di Kabupaten Kolaka. General Manager PT.Tosida, UMR, mantan Plt.Kepala Dinas ESDM, BHR, dan mantan Kepala Bidang Mineral Batubara (Kabid Minerba) ESDM Sultra, YSM kini berstatus terdakwa di pengadilan. Sedangkan Direktur Utama PT.Tosida, LSO ditetapkan DPD karena beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

Perusahaan tambang PT. Toshida Indonesia memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahun 2007. Lalu, diberi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan pada 2009.
Sampai 2020, perusahaan ini diduga tidak pernah membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga IPPKH-nya dicabut. Setelah IPPKH dicabut, sejatinya PT.Toshida tak boleh lagi beraktivitas. Rupanya masih melakukan penjualan dan pengapalan sebanyak 4 kali. Dan anehnya, RKAB (rencana kerja anggaran biaya) mereka masih disetujui Dinas ESDM Sultra. (ndi/ali/c)

Calon Tersangka Akan Disampaikan Pimpinan Kejati