Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Akhdan

KENDARIPOS.CO.ID– Penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada warga kurang mampu, masih saja menjadi persoalan. Pasalnya, ada penerima yang dinilai justru tidak tepat sasaran. Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Akhdan, mengungkapkan, saat reses baru-baru ini, ia bersama para legislator lainnya masih menerima keluhan warga terkait penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata dia, ada warga yang mengaku sudah tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, sebelumnya dia tercatat sebagai penerima. “Ada juga yang sudah tidak layak menerima karena ekonominya sudah membaik, namun justru masih diberi bantuan sosial tersebut. Ini terjadi hampir di seluruh kecamatan,” bebernya, Minggu (17/10).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan tersebut, mengatakan, pihaknya sudah meminta penjelasan kepada instansi terkait yang menangani bantuan dan penyaluran PKH. Berdasarkan penjelasan yang diterima, hal itu terjadi karena yang dijadikan rujukan untuk penyaluran bantuan PKH adalah data lama. “Jadi yang menyebabkan penyaluran bantuan PKH ini tidak tepat sasaran adalah data lama. Padahal ekonomi warga itu bisa berubah. Misalnya dulu ia tercatat sebagai pengangguran, tapi sekarang dia sudah bekerja dan ekonominya sudah jauh lebih baik. Sehingga ia tidak layak lagi menerima PKH karena sudah mampu,” jelas Akhdan.

Dengan diketahui penyebab salah sasarannya bantuan PKH tersebut, maka ia mendesak kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial, untuk melakukan pendataan ulang penerima bantuan PKH. Harapannya agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. “Jadi pendataan ulang itu harus dilakukan. Alhamdulillah berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, mereka sudah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi penerima PKH, tuturnya. (b/fad)