Cita-cita Objektivitas Satu Data Indonesia – Kendari Pos
Opini

Cita-cita Objektivitas Satu Data Indonesia

Oleh: LM. Syuhada Ridzky/Redaktur Foto Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID– Satu tren yang gencar diinovasikan pemerintah dalam berbagai tingkatan ialah digitalisasi. Transformasi tersebut sebagai upaya perbaikan terhadap layanan publik. Namun, perbaikan moda layanan pun harus disertai produk layanan yang berkualitas. Tantangannya tidak hanya pada sistem, metodologi atau pemanfaatan artificial intelligence tetapi profesionalisme sumber daya manusia pun memiliki signifikansi.

Tata kelola heterogenitas data nasional yang dapat diakses dalam satu portal melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan satu dari sekian bentuk realisasi konsep “digital melayani” (Dilan) yang dibina oleh Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial dan beberapa kementerian dan lembaga lainnya.

Melalui Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah mendapat mandat untuk menyelenggarakan manajemen data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Pemusatan tata kelola data oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat memiliki peran strategis karena menjadi acuan pelaksanaan pedoman instansi pusat dan daerah dalam pengelolaan data. Selain bertujuan menyediakan data yang berkualitas, mudah diakses publik serta dibagi-pakaikan antar instansi, SDI juga mendukung sistem statistik nasional (SSN) serta mendorong keterbukaan dan transparansi data.

Inisiasi Satu Data Indonesia adalah bentuk ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan titah konstitusi yakni pembangunan yang berkeadilan. SDI dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan. SDI menjadi dasar menentukan sasaran kebijakan.

Publik menitip harapan besar dari SDI agar dapat meminimalisir ego sektoral instansi dalam memberikan layanan data. Dalam forum-forum akademik tak jarang kita menemukan debat kusir yang tak berkesudahan karena masing-masing individu dan kelompok bertahan dengan argumennya atas dasar pegangan data sendiri yang diyakininya. Entah mana yang valid. Diskusi seperti itu akan sulit mencapai solusi dan konsensus sebab belum bersepakat pada satu perspektif.

Cuplikan serupa juga mungkin saja bisa ditemukan pada laporan-laporan resmi pemerintahan. Beberapa instansi yang tupoksinya beririsan bisa saja menampilkan data yang berbeda terhadap satu entitas. Ego sektoral instansi kerap mengemuka ketika data yang dimilikinya dibenturkan dengan data yang lain. Tentu masing-masing akan bertahan dengan metode pengumpulan yang dilakukannya. Kehadiran SDI diharap dapat menutup celah itu.

Wilayah yang secara geografis merupakan archipelago membuat bangsa Indonesia sangat plural dari dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, bahasa, agama, karunia alam, topografi dan lain sebagainya. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan suku bangsa. Jika diamati dari sudut pandang pemerataan pembangunan, keragaman itu sangat rentan terhadap tak terpenuhinya prinsip keadilan. Sehingga kita membutuhkan sesuatu yang seragam untuk menyamakan persepsi. Sepakat pada satu metode dan satu data menciptakan satu kebijakan terukur untuk kepentingan kolektif.

Sistem Satu Data Indonesia ibarat satu titik cahaya yang mencerahkan horizon pandangan kita di tengah gulita era big data yang menampilkan indikator beranekaragam. SDI memberikan patokan dan indikator seragam, sehingga memudahkan dalam memberikan penilaian dan membandingkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Daerah lain dapat memanfaatkan SDI untuk menjiplak keberhasilan tersebut. SDI merupakan satu semangat gotong royong dalam mengurangi friksi antar instansi yang tugas dan fungsinya masih banyak tumpang tindih.

Dari sisi anggaran, kebijakan SDI akan sangat mereduksi tekanan terhadap belanja APBN. Yang berlaku selama ini, untuk satu survei yang sama, dapat dilakukan masing-masing instansi, dengan berpegang pada standar dan prinsip variatif. Kini, melalui gagasan Satu Data Indonesia, data survei hanya dilakukan oleh satu instansi yang ditunjuk saja. Tidak hanya menghemat dari sektor penganggaran, inovasi itu pun sangat efisien dari segi penggunaan waktu dan tenaga.

Transformasi SDM

Tantangan yang sedang menunggu di depan mata ialah sumber daya manusia dan aktivitas layanan yang berduyun-duyun melakukan migrasi ke digital dengan memanfaatkan big data. Pelayanan publik yang pelan-pelan bertransfromasi haruslah diiringi dengan transformasi SDM. Intelligence assistant tetap menjadi aktor kunci untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital yang memanfaatkan Artificial intelligence.

Teknologi maupun kompetensi individu tidak sebatas bagaimana teknis sebuah data dianalisis, tetapi sejak dari pengumpulan, data itu harus valid. Valid dalam artian ia akurat secara format maupun konten, faktual, terkini, terpadu dan accountable. Sulit membayangkan bagaimana output yang akan dihasilkan jika berdiri pada pijakan yang keliru. Teknologi akan memroses input yang telah direkayasa, tentu berimbas pada keputusan yang keliru pula.

Hal ini senada dengan apa yang didefinisikan Brian Clegg seorang English science writer mengenai data. Menurutnya, data (datum) berarti “sesuatu yang diberi”. Maksudnya data tetap menjadi sesuatu yang kosong belaka jika tak diberi makna. Statistika kemudian memberi beberapa proyeksi, ramalan dan penafsiran untuk memaknainya, lalu dimanfaatkan menjembatani kepentingan pemerintah dan pengguna data.

Berpijak pada definisi itu, korelasi perkembangan teknologi dengan tuntutan sumber daya manusia berkualitas kian menguat. Namun, potret aktual yang berpotensi mengancam ialah kurangnya profesionalisme produsen data atau mitra dari para produsen data dalam mengumpulkan data objektif di lapangan.

Momentum Hari Statistik Nasional (HSN) pada penghujung September ini, BPS terus meningkatkan performa organisasi melalui capacity building. Pembina data, semisal BPS tidak hanya melakukan pembinaan terhadap metode, tetapi juga telah memberi penguatan pada unsur SDM. BPS percaya bahwa SDM yang unprofessional dan unqualified akan berimplikasi pada validitas data yang dihasilkan.

Bertahun-tahun BPS terus belajar dari pengalaman dan mempertahankan idealisme itu. Tantangan kerja mengumpul data lapangan semisal perbedaan bahasa, kultur, kondisi geografis, psikologi sosial, narasumber yang ogah-ogahan, jika tak dibarengi integritas akan sangat berdampak.

Kendala teknis yang kerap dijumpai para frontliner produsen data sangat mungkin untuk diabaikan seperti angin lalu. Menyadari kerentanan itu, BPS kemudian menyusun pedoman teknis, mitigasi dan mekanisme pengawasan ketat berlapis. Sebab, mitra statistik sebagai mata pisau yang akan menghujam serakkan data mentah di lapangan harus memiliki endurance dan tajam menggali informasi yang dibutuhkan. Layer demi layer pengawasan dilakukan agar mengontrol data yang dihimpun tidak asal-asalan, tidak meng-copy paste dan harus by name by address.

Moral hazard menjadi kerikil kecil yang harus segera disingkirkan manakala berada pada situasi bagaimana memperoleh kualitas data yang baik di tengah sumber daya manusia yang minim. Sisi itu akan sangat memengaruhi hal-hal yang sifatnya prinsipil telah dibangun oleh tim penyusun SDI, seperti pemenuhan standar data, meta data, ataupun kaidah interoperability.

Kasus-kasus demikian tidak lagi berada pada ruang imajinatif. Ia nyata dialami. Kendala yang dihadapi mitra statistik dalam melakukan pengumpulan data lapangan pun sangatlah variatif dan unik. Jika tak memiliki profesionalitas, supervisi lemah, sulit rasanya untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan.

Begitupun dari perspektif pengguna data. Tak bisa lepas dari intervensi manusia sebagai man behind the gun. Profesionalisme dan kredibilitas menentukan keputusan yang akan diambil. Apakah bertindak berdasar dari data atau mempertahankan filosofi kepemimpinan dan ego pribadi. Sistem, metodologi dan teknologi yang dihimpun dan dikembangkan para data analyst dalam tim penyusun SDI hanya sebatas memberikan angka taksiran sebagai wawasan. Membanjirnya data yang dihasilkan tim SDI di bidang kesehatan, penduduk, pertanian, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya memberi tantangan para pengguna agar lebih jeli melihat informasi yang relevan. Kemudian dari informasi itu dapat mengambil keputusan dalam merencanakan strategi bisnis atau strategi organisasi yang tepat. Untuk itulah kesadaran dan sensitifitas terhadap data semakin krusial disuarakan.

Membangun Kesadaran Data

Kesadaran akan data adalah tantangan klasik selanjutnya. Masih banyak publik kita yang kurang proaktif dalam memberikan keterangan. Enggan dan bahkan tidak melaporkan sedikitpun perubahan karakteristik sumber data. Kebocoran ini perlu terus diupayakan para analis data untuk mengembangkan satu metode pelaporan yang efektif.

Sebagai langkah quick win di tahun ini, BPS berupaya menggugah kesadaran publik terhadap data dengan satu inovasi anyar disebut Desa Cantik, akronim dari Desa Cinta Statistik. Langkah pembinaan statistik sektoral itu tak lain agar stakeholders pada tataran desa mampu memanfaatkan data potensial sebelum merumuskan kebijakan.

Ironinya, wilayah desa tak masuk kedalam daftar rencana aksi atau ukuran penghitungan SDGs nasional. Padahal dalam capaian Social Development Goals (SDGs) dominasi pedesaan berada pada angka 74 persen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga program Desa Cantik bukanlah tanpa reasoning yang kuat.

Dengan pembinaan aparatur desa, tata kelola data akan lebih optimal. Melalui Desa Cantik, produk data desa akan terstandardisasi, mutakhir dan berkesinambungan. Sehingga menumbuhkan kemandirian desa dalam berdikari guna menunjang pembangunan nasional. Gerakan itu sebagai wujud transparansi data pemerintah untuk melangkah lebih ringan menggapai cita-cita modern bangsa yakni Satu Data Indonesia. (*)

*Opini ini meraih juara harapan II pada lomba penulisan opini nasional dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) 2021

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy