HADRIAN INDRA MAPA/KENDARI POS
PERGESERAN ANGGARAN : Penyerahan dokumen draf KUA-PPAS APBD-P 2021 yang dilakukan Bupati Butur, Muh. Ridwan Zakariah (kiri) dan diterima Wakil Ketua DPRD, Ahmad Afif Darvin, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buton Utara (Butur) telah tuntas menyusun dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2021.

Penyerahan dokumen draf anggaran pergeseran tersebut dilakukan langsung Bupati Butur, Muh. Ridwan Zakariah dan diterima Wakil Ketua DPRD, Ahmad Afif Darvin, Senin (4/10). Dalam kesempatan tersebut, Muh. Ridwan Zakariah, mengatakan, imbas pandemi Covid-19 sangat terasa dalam pertumbuhan ekonomi di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara itu. Pendapatan daerah pada perubahan kebijakan umum anggaran diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,48 persen dari semula Rp 665 miliar menjadi Rp 662 miliar.

“Hal ini disebabkan penurunan pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat. Semula Rp 627,15 miliar turun menjadi Rp 615,90 miliar atau 1,79 persen. Kebijakan perubahan belanja daerah memerhatikan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan dan memertahankan ketentuan sesuai amanat Pemerintah Pusat,” terang Ridwan Zakariah di Gedung DPRD Butur, kemarin. Selain itu, jumlah asumsi belanja pada perubahan KUA-PPAS mengalami kenaikan dari semula Rp 679 miliar menjadi Rp 684 miliar atau bertambah 0,77 persen.

Proyeksi penambahan pembiayaan berasal dari perhitungan Silpa pada APBD tahun 2020, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 22 miliar. Mantan Ketua PAN Butur itu menambahkan, otoritanya membutuhkan sokongan pendanaan untuk pemulihan ekonomi di tengah gempuran krisis akibat pandemi. “Harus ada gebrakan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi. Tujuannya membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan penyediaan layanan publik.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyediakan pendanaan belanja kesehatan dalam penanganan Covid-19, minimal 8 persen dari dana alokasi umum. Kegiatan prioritas lainnya dianggarkan pada perubahan KUA-PPAS terkait pendanaan kegiatan Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI). Tahun ini, Butur akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan tingkat provinsi,” terang Ridwan Zakariah.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, mengungkapkan, dokumen KUA-PPAS APBD-P akan segera dibahas setelah masa reses anggota dewan usai dilaksanakan.

“Seluruh fraksi akan menelaah ide pokok yang harus disetujui dalam APBD-P. Tapi bila melihat gambaran umum permintaan tim anggaran pemerintah daerah, sangat rasional dan akan sepakati bersama,” tandasnya. (b/had)