Berantas Covid-19, Alokasikan Anggaran di APBD 2022

KENDARIPOS.CO.ID — Merebaknya Covid-19 di Konawe membawa dampak signifikan dalam hal tatanan pemerintahan di wilayah setempat. Sejak tahun 2020, pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe mengalihkan anggaran (refocusing) guna menekan penyebaran wabah. Refocusing itu sesuai arahan pemerintah pusat. Semua daerah harus fokus pada penanganan Covid-19. Di sisi lain, pemangkasan anggaran di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Konawe praktis membuat berbagai program pembangunan menjadi tersendat.

Kenyataan itu sangat dirasakan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK). Akibat pandemi, beberapa program kegiatan yang sudah dirancang tidak berjalan optimal pasca pandemi melanda otorita yang dipimpin Kery S.Konggoasa. Mau tidak mau, Bupati Kery harus merevisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Konawe 2018-2023. “Banyak hal yang mempengaruhi revisi RPJMD itu. Satu diantaranya adalah kondisi riil dua tahun terakhir ini. Yakni pandemi Covid-19,” ujar Bupati Konawe dua periode itu, kemarin.

Bupati Konawe Kery S.Konggoasa (pegang mic) dan Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra (tengah) meninjau proses vaksinasi massal. Penanganan Covid-19 tetap menjadi prioritas utama Bupati Kery tahun 2022. Anggaran penanganan dialokasikan dalam APBD 2022. Untuk itu RPJMD 2018-2023 direvisi. ADI HIDAYAT / KENDARI POS

Bupati Kery Saiful Konggoasa menuturkan, mewabahnya Covid-19 sangat mempengaruhi struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Konawe. Itu lantaran konsentrasi pemkab lebih banyak ke bidang kesehatan dan penanganan dampak pandemi. Alhasil, urusan pilihan yang menjadi prioritas dalam RPJMD Konawe terutama sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sedikit terganggu dalam hal alokasi capaiannya. “Sebab alokasi capaian yang terganggu itu, kita merevisi RPJMD 2018-2023. Termasuk yang terkait urusan wajib yang tertuang RPJMD misalnya mengenai infrastruktur,” bebernya.

Mantan Ketua DPRD Konawe itu menerangkan, aspek infrastruktur juga mengalami penyesuaian lantaran adanya refocusing berulang-ulang, bahkan pengurangan dana transfer pusat ke Konawe. Sampai saat ini pun, lanjut Bupati Kery, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfernya itu lebih kecil. “Dana insentif kita juga tidak diberikan tahun ini. Tapi kita paham ini karena wabah Covid-19. Mudah-mudahan tahun depan daerah kita ini bisa kembali pulih,” harap Kery Saiful Konggoasa.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan menambahkan, pemkab bakal tetap mengalokasikan dana penanganan Covid-19 dari APBD Konawe tahun 2022. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang setiap saat dapat terjadi. Secara umum, sebutnya, antisipasi tersebut dilakukan pemkab dengan dua cara konkret.

“Pertama, kita mengantisipasi penanganannya itu melalui belanja kegiatan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk penyakit menular. Kedua, kita mengantisipasi dari sisi penganggaran di dana biaya tak terduga (BTT). Jadi sewaktu-waktu itu bisa digunakan kalau ternyata eskalasi penyebaran Covid-19 makin besar,” beber Ferdinand Sapan.

Hanya saja, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe itu masih merahasiakan estimasi anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemkab tahun depan. Ferdinand berdalih, nominalnya belum bisa dipastikan lantaran belum melalui mekanisme pembahasan serta penetapan anggaran bersama DPRD Konawe. “Masih ada rancangan APBD-Perubahan tahun 2021 yang harus dibahas kembali bersama DPRD. Jangan sampai kita bilang begini, ternyata nanti berubah lagi,” argumennya.

Ferdinand Sapan menjelaskan, penentuan besaran dana Covid-19 tetap memperhatikan kondisi kemampuan APBD Konawe. Hal itu mengingat didalam visi misi Bupati Konawe tahun 2018-2023 terdapat kewajiban mandatori (Mandatory Spending) yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat. Mandatory Spending tersebut diantaranya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, anggaran kesehatan sebesar 10 persen, serta alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen.

“Jadi, duit APBD Konawe yang terbatas itu sudah hampir tersedot semua di kewajiban mandatori. Itupun belum termasuk gaji pegawai kita. Sementara saat ini kita menghadapi situasi sulit, pendapatan asli daerah (PAD) kita juga sedikit terganggu,” ucap mantan Kepala BPKAD Konawe itu.

PAD dimaksud yang sedikit mengalami gangguan, sambung Ferdinand Sapan, yakni sumber-sumber pendapatan dari kawasan industri di Konawe terkhusus di kecamatan Morosi. Katanya, beberapa jenis transaksi pemungutan PAD di kompleks mega industri tersebut sudah tidak dibolehkan ditarik pajaknya oleh pemkab Konawe ditahun 2022 mendatang. Salah satunya, yakni potensi pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tak boleh lagi dipungut pemkab lantaran wilayah tersebut masuk kawasan proyek strategis nasional (PSN). “Tadinya itu lumayan kita dapatkan tiap tahun. Tapi tahun depan sudah tidak boleh lagi,” tukasnya.

Selain BPHTB, Ferdinand Sapan menyebut, gangguan potensi pemasukan daerah dari kawasan industri Morosi juga terjadi pada penarikan pajak air permukaan. Yang mana, pemkab Konawe sejatinya bisa meraup pundi-pundi rupiah lewat skema bagi hasil dengan pemerintah provinsi (pemprov) Sultra. Hanya kendalanya, sesuai aturan penarikan pajak dimaksud menjadi domain pemprov. Dengan kata lain, apabila pemprov Sultra belum memungut pajak, pemkab Konawe pun tidak akan mendapatkan duit seperserpun dari pajak air permukaan yang ditarik dari kawasan mega industri Morosi.

“Dan sumber-sumber lain yang potensi penerimaannya harus dibayarkan ke Konawe. Termasuk izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA), sampai hari ini juga belum ada kontribusinya. Padahal kita sudah ada Peraturan Daerah (Perda)-nya. Jadi itu yang sedikit mengganggu PAD kita kaitannya sebagai salah satu instrumen penting menyangkut APBD kita di Konawe,” pungkas Ferdinand. (adi/b)

Besaran Dana Covid-19 Memperhatikan Kemampuan APBD