ELYN IPO/KENDARI POS
JUAL BELI JABATAN : Massa saat menyampaikan aspirasinya di kantor Bupati Buton, kemarin. Mereka mendesak bupati melakukan investigasi atas dugaan komersialisasi jabatan Kasek yang diembuskan.

KENDARIPOS.CO.ID– Dugaan adanya komersialisasi dalam penentuan jabatan Kepala Sekolah (Kasek) di Buton sempat dilontarkan langsung Bupati, La Bakry. Senin (25/10), massa dari Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) meminta Bupati Buton untuk mengambil langkah tegas atas adanya dugaan jual beli jabatan tersebut. “Semestinya tak berhenti hanya dengan memperingati kepala sekolah untuk tidak terlibat dalam jual jabatan itu. Tetapi harus melakukan identifikasi untuk mencari tahu oknum-oknum yang terlibat dalam tindakan melawan hukum tersebut.

Pernyataan bupati bahwa ada Kasek mengaku dimintai uang, itu kita minta ditelusuri, benar apa tidak. Jangan hanya diperingati dalam forum, ini tidak akan memberi efek jera pada oknum pelaku,” desak Koordinator Aksi, Putra, kemarin.
Jika benar ada komersialisasi dalam pengangkatan Kasek dan tidak ada sanksi, maka bupati bisa dikategorikan melakukan pembiaran terhadap dugaan suap di lingkup birokrasinya. “Kami minta bupati membentuk tim khusus pencari fakta. Ini bukan hal biasa, ini bicara pendidikan. Mereka yang menciderai proses pengangkatan kepala sekolah dengan rupiah, harus ditindak tegas,” tantangnya.

Asisten I Setkab Buton, Alimani, yang menemui massa mengaku akan melanjutkan aspirasi tersebut ke bupati. “Karena yang bentuk tim seperti yang adik-adik minta itu, harus pimpinan,” jelas Alimani. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Buton, Harmin, mengaku tidak tahu menahu soal adanya dugaan jual beli jabatan itu. Bahkan Ia pun mendukung jika dilakukan investigasi terhadap rumor tersebut. “Demi Allah saya tidak tahu. Kalau dicari tahu, itu bagus, supaya clear,” terangnya.

Untuk diketahui, Bupati Buton, La Bakry sempat marah dalam agenda pelantikan kepala sekolah pada 12 Oktober lalu. Ia mengendus adanya praktik komersialisasi jabatan kepala sekolah.”Sebenarnya saya juga tidak mau percaya begitu saja, tapi yang kasih tahu, kepala sekolah langsung. Ada yang menyetor Rp 15 juta, juga Rp 20 juta. Kalau sampai benar adanya, saya akan suruh kembalikan uangnya,” tegasnya

Ia khawatir jika isu jual beli jabatan kepala sekolah itu merebak, maka masyarakat akan berasumsi bahwa itu adalah perintah bupati. “Pasti tidak akan mengaku kalau saya tanya di sini, tapi boleh datang ke saya secara sembunyi-sembunyi dan jamin akan melindungi. Kita cari tahu sama-sama jangan dibiarkan kalau memang ada,” tambahnya. (b/lyn)