Dari Bombana Menuju Indonesia Bebas Sampah
Bupati Tafdil Jadi Pembicara


KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana di bawah komando H. Tafdil kembali menjadi role model bagi daerah lainnya di Indonesia. Bupati Bombana, Tafdil melakukan gebrakan baru pendirian bank sampah sekolah integrasi rumah siswa. Bupati Tafdil menggandeng Green Indonesia Foundation (GIF). Peluncuran bank sampah sekolah dirangkaikan webinar nasional dengan tema “Sekolah Wajib Punya Bank Sampah Menuju Gerakan Sejuta Bank Sampah”.

Bupati Bombana,H. Tafdil saat menjadi pemateri Webiner nasional denga tema “Sekolah Wajib Punya Bank Sampah Menuju Gerakan Sejuta Bank Sampah. MASLINDAH / KENDARI POS

Bupati Tafdil menjadi pembicara nasional yang dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Bombana, Secretary General Indonesian Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (Inaplas), Sustainability Director-Danone, Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation.

Dipilihnya Bombana sebagai pilot project pengelolaan persampahan terpadu nasional, melalui pendirian bank sampah sekolah integrasi ini tentu tak lepas dari keseriusan dan respons positif H. Tafdil dalam menyukseskan program Indonesia bersih sampah dan Bombana bebas sampah. Kick Off pendirian bank sampah sekolah integrasi rumah siswa di Kabupaten Bombana ini menjadi amat spesial, sebab Kabupaten Bombana menjadi Kabupaten pertama di Indonesia yang melaunching pendirian bank sampah sekolah integrasi rumah siswa ini. “Kita ingin dari Bombana menuju Indonesia bebas sampah,” ujar Bupati Tafdil, Jumat (1/10) kemarin.

Berkolaborasi dengan Green Indonesia Foundation (GIF), seluruh sekolah di Bombana didorong untuk memiliki bank sampah. Sampah-sampah itu dipilah siswa di rumah masing-masing saat melakukan aktifitas. Tak hanya siswa, masyarakat bisa berpartisipasi. Selain itu, sampah itu bisa dijual di bank sampah sekolah.

Menariknya, program bank sampah sekolah ini tidak menyedot APBD maupun APBN sedikit pun. Pendanaan bank sampah ini dilakukan oleh pihak ketiga yakni, para pengusaha daur ulang di Indonesia.

Bupati Bombana, H. Tafdil mengungkapkan permasalahan sampah menjadi salah satu concern Pemkab Bombana. Sebab, seiring bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Bombana, persoalan sampah sudah harus diantisipasi sejak dini. Sebelum persoalan ini menjadi momok bagi daerah, lingkungan, khusunya terkait kesehatan masyarakat.

“Program bank sampah sekolah integrasi rumah siswa maupun rumah masyarakat ini sangat baik. Terlebih lagi, sampah masyarakat yang selama ini tidak bernilai ekonomis, bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi siswa maupun masyarakat dengan menabungnya ke bank sampah yang ada di tiap-tiap sekolah,” ungkapnya.

Harapannya, melalui bank sampah sekolah ini, sampah masyarakat Kabupaten Bombana yang selama ini 100 persen terbuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa diolah. Paling tidak, sampah yang terbuang diharapkan hanya sekitar 30 persen saja, 70 persennya bisa dimasukkan di bank sampah sekolah.

“Melalui bank sampah sekolah ini, tidak hanya berdampak positif dalam mengatasi problem sampah di Bombana. Namun, juga sisi ekonomi masyarakat dari sampah yang tadinya tidak bernilai ekonomi namun akan memiliki nilai setelah diolah. Adanya bank sampah ini menjadi multiefek. Bukan hanya berdampak baik bagi lingkungan, kesehatan tapi juga ekonomi masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Konsultan Pengelolaan Persampahan Terpadu Nasional, H. Asul Hoesein, sekaligus Direktur Green Indonesia Foundation mengatakan, dalam pengelolaan persampahan terpadu mesti melibatkan 5 komponen penting yang tidak bisa dipisahkan yaitu penyelenggara negara, dunia usaha, masyarakat, media dan dunia pendidikan.

Diakuinya, pelibatan sekolah atau dunia pendidikan dalam pengelolaan persampahan terpadu ini hanya sebagai pusat edukasi, jangan diartikan sebagai tempat penampungan sampah. “Dalam pengelolaan persampahan terpadu bakal menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun sekolah serta tidak akan merugikan kepentingan para pemulung maupun pelapak persampahan. Semua akan diuntungkan, rumah tangga akan di fasilitasi pilih olah sampah atau komposter rumah tangga yang kecil dan kantong plastik, jadi di rumah tangga itu sudah terpilah sampahnya,” tutur Asul Hoesein.

Dalam pengelolaannya akan dibentuk Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) sebagai wujud nyata dari upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berasas kekeluargaan, gotong royong dan sosial entrepreneurship yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dimana pengelolaannya bakal melibatkan masyarakat umum, dunia usaha, media dan dunia pendidikan.

“Adanya kerja sama pemerintah dengan PKPS itu, nanti akan diberikan asuransi kepada siswa secara perorangan dan ini yang pertama di Indonesia serta buku tabungan sebagai motivasi pemilahan sampah,” beber Asul Hoesein.

Ia menambahkan sampah yang telah dipilah di rumah oleh masyarakat akan dijemput oleh pengelola PKPS. Lalu, sampah itu akan dijual dan dananya ditransfer ke rekening masing-masing sesuai banyaknya sampah yang dihasilkan.

“Makanya sasaran target pertama didalam program ini akan kita libatkan CSR bank, jadi pembiayaan program ini adalah menggali sumber-sumber pembiayaan Non APBD dan APBN. Jadi kita tidak tergantung dengan pendanaan pemerintah,” pungkasnya. (idh/b)

Tidak Menyedot APBD Maupun APBN