UPP Punya Kewenangan OTT

KENDARIPOS.CO.ID — Komitmen Pemkot Kendari memberantas praktek pungli tak perlu diragukan. Mulai dengan mengubah sistem layanan menjadi lebih transparan, membuka layanan aduan hingga membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP). Unit ini tak hanya beranggotakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), namun juga Aparat Penegak Hukum (APH). Di sisi lain, UPP memiliki kewenangan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ketua UPP Kota Kendari, Kompol Alwi mengatakan kebijakan OTT sudah diatur dalam Perpres nomor 87 tahun 2016. Atas dasar itulah, Satgas UPP berwenang melakukan OTT terhadap praktek suap, pungli dan gratifikasi. Pembentukan UPP tertuang dalam Perwali nomor 258 tahun 2021. “Sebagai Satgas UPP, kami memiliki kewenang melakukan OTT. Itu kewenangan kami dalam rangka memangkas pungli, dalam rangka menjaga citra pemerintah daerah sendiri,” tegas Alwi, kemarin.

Ketua UPP Kota Kendari, Kompol Alwi

Agar penerapannya bisa maksimal, pihaknya kini tengah fokus mensosialisasikan tupoksi UPP pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Kendari. “Kami telah melaksanakan sosialisasi di beberapa OPD seperti Dinas Dukcapil, RSUD, Dinas Kesehatan dan beberapa dinas lainnya,” kata Alwi.

Wakapolres Kendari ini menyakini sinergi yang terbangun antara Pemkot dan kepolisian dapat mencegah dan memberantas pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada meliputi personil, satuan kerja (satker) serta sarana dan prasarana.

Terpisah, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyambut baik terbentuknya Tim UPP diotoritanya. Pasalnya, perilaku SPG berpotensi terjadi kapan dan di mana saja termasuk di lingkup jajaran pemerintahan khususnya pada OPD pelayanan seperti Dinas Dukcapil, Dinkes, Bapenda dan lainnya.

“Saya sudah ingatkan seluruh jajaran ASN (Apartur Sipil Negara) agar betul-betul menghindari suap, pungli, dan gratifikasi. Untuk memastikan itu (SPG) tidak terjadi maka kita hadirkan tim khususnya UPP kolaborasi antara Aparat Penegah Hukum (APH) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah),” ungkap Sulkarnain Kadir.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sultra ini yakin, hadirnya Tim UPP Kota Kendari bisa mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan SPG. (b/ags)