ADI HIDAYAT/KENDARI POS
JAGA DAYA BELI : Kegiatan padat karya tunai desa berupa peningkatan kualitas jalan di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe yang dilakukan untuk membantu pemulihan ekonomi warga setempat.

KENDARIPOS.CO.ID– Dalam masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) ini, pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes-PDTT) nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa (DD) tahun 2021.

Salah satu poin utamanya, mengatur prioritas penggunaan DD secara swakelola dengan skema program padat karya tunai desa (PKTD). Kebijakan tersebut memberi isyarat jika desa bisa membalikkan situasi. Bukan saja bangkit dari krisis kesehatan, juga degradasi ekonomi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe, Keni Yuga Permana, mengatakan, pandemi Covid-19 yang sudah terjadi setahun lebih membuat kebanyakan warga kehilangan mata pencaharian. Melalui PKTD tersebut, setidaknya pemerintah menunjukkan itikad dalam menjaga daya beli masyarakat miskin maupun marginal di tengah pandemi.

“Ada seratus ribu lebih warga desa di Konawe ikut kegiatan PKTD. Laki-laki bahkan kaum ibu-ibu juga terlibat. Mereka diupah per hari menggunakan anggaran dana desa. Bayangkan berapa uang yang berputar di desa. Jadi harapan kita perekonomian di desa bisa kembali bangkit,” ujar Keni Yuga Permana, Senin (25/10).

Ia menuturkan, secara konsep, kegiatan PKTD itu memiliki enam tujuan. Diantaranya menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan secara swakelola padat karya. Selain itu, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, maupun partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada.

Sehingga merujuk pada Permendes-PDTT nomor 13 tahun 2020 tersebut, sambungnya, telah ditegaskan bahwa kepala desa (Kades) harus menganggarkan padat karya tunai. Tidak dibenarkan apabila ada Kades yang tak mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Namun terkait sanksi (bagi Kades yang tidak menganggarkan PKTD), itu tidak ada. Sebab dalam regulasi, bahasanya, diharuskan, bukan diwajibkan. Disitu letak perbedaannya. Tetapi kita mengupayakan bahwa PKTD itu memang sebagai upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19,” pungkas mantan Camat Anggalomoare tersebut. (c/adi)