Kutipan :
“BPKP tidak mereview. Itu wewenang Inspektorat. Kami hanya memberikan konsultasi. Bagaimana kita memecahkan masalah ini”
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution

–Ternyata, BPKP Sultra Tak Review Anggaran Honor Satgas Covid
–Hari Ini DPRD Hearing Kepala BPBD Sultra

KENDARIPOS.CO.ID– Pelan tapi pasti. Sengkarut mandeknya honor personel Satgas Covid-19 terkuak. Aroma kejanggalan mulai terendus. Oknum Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusuf diduga mencatut nama BPKP Sultra untuk membenarkan tindakannya “mengendapkan” honor satgas. Muh.Yusuf beralih keterlambatan membayar honor karena masih menunggu hasil review BPKP Sultra.

Rupanya dalih Muh.Yusuf terbantahkan dan terkesan salah alamat. BPKP Sultra tidak mereview pencairan anggaran honor Satgas. Wewenang mereview anggaran Pemda melekat di Inspektorat Sultra.
“BPKP tidak mereview. Itu wewenang Inspektorat. Kami hanya memberikan konsultasi. Bagaimana kita memecahkan masalah ini,” ujar Nani Ulina Kartika Nasution, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Senin (11/10) kemarin.

Nani Ulina Kartika Nasution menjelaskan tugas dan wewenang BPKP. Pembagian tugas antara BPKP perwakilan Sultra dan Inspektorat Sultra jelas berbeda. Kewenangan Inspektorat Provinsi, mengawal tata kelola atas anggaran yang bersumber dari APBD. Artinya, pengawasan, mulai dari audit, review, evaluasi atau monitoring APBD menjadi kewenangan Inspektorat. Adapun tujuan review untuk melihat apakah pembayaran atau belanja pemda telah sesuai dengan regulasi tata kelola keuangan. “Sementara BPKP merupakan instansi pusat yang ada di daerah. Tujuannya mengawal program kerja pusat dan daerah,” jelasnya.

“BPBD Sultra meminta pendapat kami (Inspektorat Sultra) pada September kemarin, terkait pembayaran honor itu. Maka kami menjawab secara normatif : Bayarkan sesuai dengan aturan yang mendasari, yakni SK Gubernur”
Kepala Inspektorat Sultra, Gusti Pasaru

Nani Ulina menuturkan, Selasa 5 Oktober lalu, pihaknya menerima surat permintaan review dari BPBD Sultra namun ditolak BPKP. Versi Nani, review harusnya dilakukan Inspektorat Sultra bukan BPKP Sultra. “Karena itu, kami hanya melayani konsultasi saja. Bukan mereview,” ungkapnya kepada Kendari Pos, kemarin.

Maka dari itu, BPKP Sultra tidak mereview namun sebatas konsultasi. Hal ini terkait permasalahan tata kelola, akuntabilitas dari belanja. Konsultasi itu, lanjutnya, merupakan proses yang biasa. Namun, menurutnya, waktu permintaannya yang terlalu lama.

“Permintaan reviewnya juga cukup telat. Harusnya kalau mereview seharusnya sebelum pencairan sudah dikonsultasikan. Karena itu wajar dilakukan. Misalnya, kerja dibulan april berarti Mei sudah harus dibayarkan honornya, harusnya mekanismenya seperti itu,” imbuh Nani Ulina.

Sehingga tidak timbul pertanyaan, mengapa sudah tiga atau empat bulan baru akan dibayarkan. Kata Nani, honor itu harusnya dibayar bulanan. “Nah, ini yang akan kita dorong untuk akuntabilitas. Bukan hanya pertanggungjawaban atau dibayarkan, tapi juga tepat waktunya, orang yang terima tepat, jumlahnya tepat sesuai yang tertera. Itu yang kami kawal,” jelasnya.

Review atas permintaan BPBD Sultra telah ditunaikan Inspektorat Sultra sejak September dan laporannya pun telah keluar di bulan September. Terkait pernyataan Muh.Yusuf bahwa keterlambatan pembayaran honor Satgas karena menunggu hasil review BPKP bukan kali pertama terjadi dibantah Nani Ulina Kartika Nasution. BPKP Sultra, kata Nani Ulina, baru pertama kali menerima permintaan review dari BPBD Sultra, sebelumnya tidak pernah. “Dan itu sah-sah saja, namun ada Inspektorat Sultra yang lebih berwenang dalam hal tersebut,” tukas Nani Ulina.

Hasil koordinasi pihak Inspektorat dan BPBD, anggaran honor akan dicairkan BPBD minggu ini. “Pembayaran honor itu diperkenankan untuk percepatan penanganan covid-19. Regulasinya itu jelas, ada SK Satgas dan Pergub,” kata Nani Ulina.

Nani Ulina telah menyampaikan kepada BPBD Sultra, mengingat anggaran melekat di sana, harus bisa lebih maksimal memenuhi kebutuhan satgas. Bukan hanya terkait honor tapi kebutuhan lain, yang menunjang pekerjaan anggota satgas harus disediakan. Selain itu, BPKP Sultra memberikan masukan kepada BPBD terkait perbaikan pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Sehingga, ketika auditor eksternal masuk, tidak ada permasalahan. Selanjutnya, BPKP bersama Inspektorat akan terus memonitor penyelesaian masalah honor ini. “Kami menjawab permintaan BPBD Sultra sesuai kewenangan BPKP dan itu melalui koordinasi dengan Inspektorat. Sekali lagi, di BPKP itu sifatnya konsultasi bukan review,” tegas Nani Ulina.

Dengan tegas BPKP Sultra memberi solusi, honor anggota satgas covid-19 Sultra harus segera dibayarkan. Nani Ulina menegaskan pihaknya mengusulkan agar pembenahan dari sisi regulasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satunya terkait pemenuhan hak personel satgas covid-19 Sultra.”Rambu-rambu akuntabilitas perlu dijaga. Setiap penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan. Setiap tahunnya akan diaudit BPK RI untuk memastikan, apakah opininya wajar atau tidak,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Sultra, Gusti Pasuru mengatakan Inspektorat hanya memberikan pendapat dan saran kepada BPBD Sultra terkait masalah honor anggota satgas covid-19 Sultra yang belum ditunaikan. Gusti Pasuru mengaku telah menyarankan BPBD Sultra segera membayarkan honor tersebut sesuai SK Gubernur.

“BPBD Sultra meminta pendapat kepada kami (Inspektorat Sultra) pada September kemarin, terkait pembayaran honor itu. Maka kami menjawab secara normatif, ‘bayarkan sesuai dengan aturan yang mendasari, dalam hal ini, SK Gubernur,” ungkapnya.

Sebagai pengawas internal pemerintah, kata Gusti, Inspektorat Sultra telah menyampaikan ke[ada BPBD Sultra bahwa Seharusnya tidak ada masalah pembayaran honor. Sebab, ada SK Gubernur sebagai dasar pembayaran. “Kita lihat sendiri, anggota satgas covid-19 Sultra bekerja setiap hari. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dibayarkan haknya,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sultra yang membidangi sektor kesehatan, La Ode Frebi Rifai menyatakan pihaknya akan mengawal masalah ini. DPRD memanggil Kepala BPBD Sultra Muh.Yusuf untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan hari ini, Selasa (12/10).

Surat panggilan Muh.Yusuf telah dilayangkan. Intansi lain yang diundang yaitu Dinkes Sultra, Satgas Covid, Sekda Sultra Nur Endang Abbas, BPKAD dan Assisten I Pemprov Sultra. “Kami berharap semua instansi terutama BPBD hadir dalam RDP yang akan dimulai pukul 10.00 Wita agar masalah honor anggota satgas covid bisa tuntas segera,” kata Frebi Rifai kepada Kendari Pos, Senin (11/10) kemarin.

Politisi PDIP ini mewanti-wanti Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusuf agar hadir dalam RDP. Jangan lagi absen dengan berbagai alasan. “Setiap undangan RDP, Muh.Yusuf ini jarang bahkan hampir tidak pernah hadir. Dan ini sudah masuk panggilan kedua, dan jika tidak hadir, maka panggilan ketiga kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian,” tegas Frebi.

Ketua DPC PDIP Muna ini mengaku heran dengan argumen Muh.Yusuf soal pencairan honor anggota satgas covid menunggu hasil review BPKP. Instansi eksternal BPKP hanya mereview anggaran tahun sebelumnya atas anggaran yang belum dibayar dan akan dibayar. Anggaran dalam APBD tahun berjalan, maka tidak perlu di review, karena sudah ada SK dan satuan biaya honor untuk anggota satgas covid. “Alasan masih di review BPKP ini sangat janggal. Inilah yang akan kami pertanyakan kepada Muh.Yusuf selaku Kepala BPBD yang bertanggungjawab atas honor anggota satgas covid,” jelas La Ode Frebi Rifai. (ndi/ali/b)

1 Komentar

  1. Memang bapak itu sepertinya mau menyelewengkan dana covid bisa di telusuri dana yg lainnya

Comments are closed.