KENDARIPOS.CO.ID --Anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2021 Konawe Selatan (Konsel), belum juga ditetapkan. Hingga kini belum ada persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif mengenai pembahasan APBD-P. Makanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pun terpaksa mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konsel, Sjarif Sajang. "Dalam pembahasan APBD-P lalu, memang belum ditemukan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemkab, khususnya terkait rencana pinjaman dana PEN yang masuk dalam pembahasan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD-P tahun 2021," ungkapnya, Rabu (20/10).

Selain rencana pinjaman dana PEN yang menjadi alasan dikeluarkannya Perkada, DPRD juga masih memertimbangkan  penganggaran belanja pengadaan persiapan seleksi CPNS dan PPPK yang dilakukan Pemkab. Pihak daerah telah melakukan persiapan pengadaan komputer yang penganggarannya didasari pada Peraturan Bupati (Perbup).

"Ini juga kita sudah konsultasikan di BPKP bersama dengan DPRD. Kita konsultasikan proses penganggarannya, didasari oleh surat Kemen-PAN dan BKN terkait pengadaan CPNS dan PPPK," argumennya.

Sjarif Sajang menambahkan, pelaksanaan Perkada tersebut sah-sah saja, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya pada pasal 107. Jika pemerintah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam kurun waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD-P, maka kepala daerah menyusun rancangan Perkada. "Jadi dimungkinkan ketika tidak ada kesepakatan dan kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD, untuk mengeluarakan Perkada. Tetapi intinya tetap kembali kepada APBD induk dan tidak ada perubahan. Kecuali ada yang sifatnya belanja mengikat, atau mendesak dan tak bisa dihindari," tambah Sjarif Sajang.(b/kam)