Kepala Dinas PUPR Wakatobi, Kamaruddin

KENDARIPOS.CO.ID– Rencana pembangunan rumah jabatan (Rujab) Bupati Wakatobi tahun 2022 mendatang yang sudah diproyeksi, sepertinya belum akan terealisasi sesuai target awal. Pasalnya, anggaran yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wakatobi tersebut diwacanakan akan manfaatkan untuk kepentingan kebutuhan pasokan listrik masyarakat di dua pulau, Binongko dan Kaledupa. Apalagi instruksi tersebut dilontarkan langsung Bupati Wakatobi, Haliana.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Wakatobi, Kamaruddin, menjelaskan, anggaran yang melekat di pihaknya bisa saja digeser untuk biaya penyalaan listrik 24 jam pada dua pulau tersebut. Itu demi terwujudnya pemerataan pasokan energi listrik di empat pulau besar Wakatobi. Namun, untuk anggaran listrik tersebut harus melalui dana hibah.

“Kan ada anggaran Rp 7 miliar untuk pembangunan Rujab Bupati Wakatobi melekat di Dinas PUPR. Tapi, kalau Pak Bupati ada keinginan untuk menggeser anggaran ini demi pemerataan listrik ini, bisa saja. Tapi, semua tergantung dari tim anggaran ya,” ungkap Kamaruddin, Senin (25/10).

Sebelumnya, lahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di dua pulau ini telah disiapkan sejak dua tahun lalu. Namun hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan oleh pihak PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat (Sulselrabar). “Jadi, setelah koordinasi dengan pihak PLN Sulselrabar, bagaimana kalau kita tanggung pasokan listrik siangnya. Kalau dihitung-hitung, untuk biaya siang hari itu hanya sepertiga anggarannya maka hanya sebesar Rp 3,8 miliar,” terangnya.

Kamaruddin menekankan hal ini bisa terelalisasi, asalkan dilakukan dalam bentuk hibah. Sehingga masyarakat dua pulau bisa menikmati listrik 24 jam. “Mau tidak mau kalau bupati sudah bicara seperti itu, kan ada anggarannya sama kita. Yang tadinya Rp 7 miliar karena mau anggarkan itu maka kita perkecil anggaran pembanguan Rujab,” ujarnya.

Meskipun begitu, Kamaruddin mengaku, semua baru gagasan bupati. Jika terlaksana lewat pos dana hibah, tentu penganggarannya tidak bisa setiap tahun. “Karena ini kepentingannya masyarakat, maka kita masih merancang payung hukumnya yang lebih besar yaitu Momerandum of Understanding (MoU). Dikaji dalam kerjasama operasi (KSO). Tapi bantuannya bukan lewat anggaran melainkan melalui barang dalam hal ini bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik saja,” tutupnya. (c/thy)