Keni Yuga Permana

KENDARIPOS.CO.ID– Dua wilayah di Konawe yang berstatus sangat tertinggal pada tahun 2020 lalu, naik level setingkat menjadi desa tertinggal pada tahun ini. Dengan begitu, sudah tak ada lagi desa yang masuk kategori sangat tertinggal jika merujuk rilis indeks desa membangun (IDM) Konawe periode tahun 2020-2021.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe, Keni Yuga Permana, mengatakan, dari 291 desa yang ada, tahun 2020 lalu masih ada dua berstatus sangat tertinggal, 127 tertinggal serta 162 kategori berkembang.

Pada tahun ini berdasarkan data IDM Konawe, desa berstatus sangat tertinggal sudah tidak ada lagi, desa tertinggal tersisa 100 desa, dan 191 desa sudah masuk kategori berkembang. “Ini merupakan target dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe bagaimana kita melaksanakan pendampingan terhadap para kepala desa (Kades). Mudah-mudahan diakhir masa kepemimpinan Bupati, Kery Saiful Konggoasa, kita sudah bisa melepas status 100 desa yang masih tertinggal,” ujar Keni Yuga Permana, Kamis (28/10).

Ia menuturkan, pihaknya secara bertahap akan memberikan intervensi pendampingan bagi para Kades agar dalam proses perencanaan dana desa (DD)-nya bisa memenuhi tiga indikator IDM. Mulai dari masalah ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. “Artinya, DD itu kita upayakan mengintervensi tiga indikator tersebut. Kalau misalnya ada problem di desa yang masih kurang pada salah satu aspek, maka itu yang harus dimaksimalkan agar bisa naik status menjadi berkembang, maju maupun mandiri,” bebernya.

Mantan Camat Anggalomoare itu menambahkan, ketiga indikator IDM tersebut harus saling mendukung satu sama lain. Sehingga ketika dilakukan penilaian (skoring), desa tersebut telah sesuai ambang batas yang disyaratkan dan dapat dikatakan keluar dari status desa tertinggal maupun sangat tertinggal.

Skoring IDM itu, disurvei oleh tenaga pendamping serta beberapa perangkat desa. Termasuk Kadesnya sendiri untuk memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan wilayah berdasarkan indikator IDM tersebut. ”IDM itu sebenarnya bagaimana memotret kemandirian desa berdasarkan implementasi undang-undang desa dengan dukungan DD serta pendampingan. IDM ini mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah. Serta, sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial,” pungkas Keni. (c/adi)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.