Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wakatobi, Dendi

KENDARIPOS.CO.ID– Tercatat ada sebanyak 120 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi belum bersertifikat. Saat ini tengah diproses di Kantor Badan Pertanahan Wakatobi. Dari jumlah ini, baru 45 bidang tanah yang terukur hingga saat ini.

Kendalanya, selain masih ada berkas yang kurang, personel di Badan Pertanahan Wakatobi juga sangat minim. Usulan 120 bidang tanah ini sebagian besar merupakan penyerahan dari Kabupaten Buton. Mulai dari tanah perkantoran hingga sekolah-sekolah. Hampir setiap tahun, Pemkab Wakatobi melakukan pengusulan lebih dari 100 bidang tanah. Sebab dari sekian bidang tanah, ada yang bermasalah hingga masih diklaim sebagai milik ahli waris atau masyarakat.

Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wakatobi, Dendi, menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menunggu proses selanjutnya. Apalagi sudah ada sekitar 45 bidang tanah yang telah selesai pengukuran. “Kita akan menunggu sampai akhir tahun ini,” terangnya.

Sebetulnya menurut Dendi, setiap tahun pihak Kantor Pertanahan mengejar target yang harus dipenuhi. Tahun ini, lembaga tersebut tengah mengurus pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pulau Tomia. “Mereka juga kan kejar target. Tapi, ini tetap akan kita tunggu sampai semuanya tersertifikat. Kalau 2021 ini belum, maka tahun depannya lagi kita usul,” sambung Dendi.

Untuk diketahui, setiap tahun Pemkab Wakatobi melalui BPKAD melakukan usulan pengukuran bidang tanah yang belum tersertifikat. Dari usulan tersebut ada yang bisa tersertifikat hingga 40 lebih bidang tanah, bahkan tahun sebelum-sebelumnya mencapai 100 bidang. (c/thy)