Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe Keni Yuga Permana

KENDARIPOS.CO.ID– Selain penanganan Covid-19 dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), salah satu program prioritas melalui dana desa (DD) tahun ini adalah padat karya tunai desa (PKTD). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa-Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes-PDTT) nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2021. PKTD merupakan kegiatan pemberdayaan di desa, khususnya bagi masyarakat miskin dan marginal, agar bisa tetap bekerja dimasa pandemi Covid-19 dengan upah harian yang bersumber dari DD.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe Keni Yuga Permana, Senin (18/10). Ia mengatakan, dalam petunjuk penggunaan DD memang diprioritaskan untuk masyarakat yang pengangguran, setengah pengangguran ataupun penduduk miskin. Untuk saat ini di Konawe, realisasi PKTD tahap kedua pada pekan lalu baru mencapai Rp 17 miliar dari rencana alokasi PKTD Rp 49,6 miliar.

Sementara itu, jumlah warga yang terlibat dalam PKTD sebanyak 107.703 orang. “Rincian masyarakat yang terlibat dalam PKTD terdiri dari pekerja sebanyak 100.429 orang, tukang berjumlah 5.487 orang dan mandor 1.787 orang,” sebut Keni Yuga Permana.

Mantan Camat Wonggeduku Barat (Wobar) itu menuturkan, realisasi PKTD yang baru mencapai Rp 17 miliar tersebut dirasa masih sangat rendah. Dari hasil konfirmasi ke beberapa pihak termasuk Pemerintah Desa (Pemdes) itu sendiri, faktor cuaca menjadi kendala yang membuat sebagian wilayah terlambat dalam mengerjakan program PKTD tersebut.
“Sehingga saya sampaikan, itu semuanya harus dituntaskan sesuai dengan perencanaan yang ada di anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Des),” sambungnya.

Keni Yuga Permana mengingatkan Pemdes yang mengalami keterlambatan agar memaksimalkan program PKTD. Masih ada waktu bagi Pemdes untuk menuntaskan PKTD pada tahap ketiga skema DD tahun ini. Apalagi, hal itu merupakan upaya pemerintah ditengah pandemi dalam menjaga daya beli masyarakat. “Semua Pemdes diharuskan menganggarkan PKTD dalam setiap kegiatan infrastruktur di desa,” tandasnya. (c/adi)