Usulan Pinjaman Rp 251 Miliar Disorot

KAMALUDDIN/KENDARI POS
BERUTANG LAGI : Pemkab Konsel mendapat sorotan dari anggota DPRD atas rencana pengajuan pinjaman dana PEN yang nilainya cukup besar. Transparansi pemanfaatan anggaran juga dipertanyakan.

KENDARIPOS.CO.ID–Pembahasan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) 2021, dihentikan sementara. Kondisi itu dipicu perbedaan pendapat antara sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat pembahasan PPAS-P APBD, Rabu (14/9) malam lalu.

Rencana pinjaman daerah melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diusulkan Pemkab, cukup fantastis. Pemkab mengusulkan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur berkisar Rp 251,5 miliar.

Ramlan dari Fraksi Demorkat langsung meminta print out hasil refocusing APBD sesuai PMK 17 dan refocusing 8 persen untuk insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19. “Juga PMK 94/2021 sebagai bahan kami dalam melakukan pengawasan. Bagaimana kemudian kami melakukan pemantauan, kalau dokumennya tidak diberikan,” sorotnya. Ramlan juga meminta daftar alokasi penggunaan PEN nantinya.

Ia melihat, besaran usulan pinjaman Rp 251,5 miliar selama delapan tahun dengan suku bunga 6,19 persen, menggambarkan jika Pemkab Konsel dalam kondisi devisit. “Kami akan meminta Menkeu termasuk pemberi pinjaman PT SMI untuk memertimbangkan pinjaman program PEN daerah yang telah diajukan Bupati. Kondisi APBD saat ini tidak sehat dan permohonan pinjaman itu tidak transparan pada DPRD maupun pelibatan publik,” sambungnya.
Budi Sumantri dari Fraksi Partai Golkar bahkan menolak rencana pinjaman Pemkab yang akan membebani APBD tersebut. Kata dia, pinjaman di Bank Jateng saja hingga kini belum lunas.

Berbeda dengan koleganya yang lain, Tasman Lamuse dari Fraksi Nasdem justru mendukung upaya Pemkab. “Terkait soal pinjaman ini tidak perlu dipersoalkan. Pinjaman yang lalu Pemkab bisa lunasi. Untuk PEN ini sudah ada rincian pelaksanaannya, baik di APBD perubahan maupun di reguler APBD tahun 2022,” argumennya. Namun pendapat itu kembali disorot.

Menanggapi pernyataan para wakil rakyat tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konsel, Sjarif Sajang, menjelaskan, rencana pinjaman PEN itu sedang dalam proses. Bahkan sudah dilakukan rapat teknis yang diikuti PT SMI, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Pemkab Konsel. “Sekarang sementara dilakukan perbaikan dan menunggu berapa yang akan disetujui Kemenkeu dan Kemendagri,” ujarnya, kemarin.

Terkait item kegiatan yang akan dibiayai melalui dana PEN itu, Ketua TAPD Pemkab Konsel tersebut mengaku belum tahu pasti. “Itu Bappeda yang lebih tahu, karena saya tidak ikuti dari awal perencanaannya maupun item programnya. Yang jelas Pemkab usulkan sekira Rp 251,5 miliar ke PT SMI,” jawabnya. Melihat pembahasan yang alot tersebut, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo memutuskan untuk menskorsing pembahasan PPAS-P sambil menunggu hasil diskusi dan kajian lanjutan antara pimpinan daerah dengan DPRD terkait rencana pinjaman PEN tersebut. (b/kam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *