Tujuh Daerah Diperiksa KASN

Kukuh Heruyanto

—Terkait Dugaan Pelanggaran Demosi dan Nonjob Pejabat
KENDARIPOS.CO.ID– Perombakan struktur pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), kerap terjadi. Proses demosi melalui rotasi dan mutasi bahkan penonjoban pejabat, menjadi hal biasa yang dilakukan. Itu sesuai hak prerogatif kepala daerah dalam menentukan pejabat yang mendampinginya menjalankan roda pemerintahan.

Meski begitu, proses rotasi dan mutasi tersebut harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Jika tidak, maka perombakan kabinet dalam sebuah pemerintahan akan cacat secara administrasi bahkan melanggar hukum. Seperti tujuh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang kini harus diperiksa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena diduga melanggar ketentuan dalam proses demosi dan nonjob pejabat.

“Kami tindak lanjuti pengaduan pelapor. Kami sampaikan kalau ada penonjoban, maka dibuatkan surat keputusan (SK) individu, bukan kolektif. Sehingga ketahuan sebabnya mereka (pejabat) itu diberhentikan. Harus sesuai prosedur. Jika terbukti bersalah silahkan jatuhkan hukuman disiplin atau diberhentikan,” kata Asisten KASN Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II Makassar, Kukuh Heruyanto, saat ditemui pada sela-sela kegiatan pemeriksaan di Kantor Wali Kota Baubau, Rabu (22/9).

Ada tujuh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dan diduga melakukan pelanggaran dalam proses rotasi dan mutasi pejabat. Mulai dari Kabupaten Buton Utara, Kota Baubau, Buton, Wakatobi, Bombana, Buton Tengah dan Muna Barat. Atas dugaan pelanggaran tersebut KASN memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian masing-masing wilayah. “Ada tujuh daerah. Tapi ada juga yang tidak berat pelanggarannya. Karena kami kemarin ada unsur pembinaan juga,” bebernya.

Kukuh Heruyanto menambahkan, untuk pelanggaran Kota Baubau dalam proses rotasi dan mutasi pejabat, tidak berat. Hanya saja ada sedikit kesalahan pembuatan surat keputusan rekomendasi. “Jadi bukan kasus yang berat dan kita sudah diskusikan bagaimana solusinya. Dalam melakukan rotasi dan mutasi pejabat harus ada rekomendasi KASN. Seperti Buton Utara, melakukan rotasi mutasi tanpa rekomendasi KASN, makanya kami luruskan, karena nanti jabatannya tidak sah,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buton Utara, Muhammad Hardy Muslim, mengakui memang ada penonjoban pejabat yang dilakukan. Namun semua itu beralasan. Salah satunya berkaitan dengan kinerja dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tak memenuhi target. “Soal nonjob itu hal biasa. Seperti saya misalnya, pernah dinojob empat tahun,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, proses pemeriksaan Sekretaris Daerah beserta Kepala Badan Kepegawaian tujuh daerah itu telah berlangsung beberapa hari di Baubau memberikan keterangan. Yang belum diperiksa tersisa Kabupaten Wakatobi. Rencananya, pihak KASN akan langsung ke Wakatobi melakukan pemeriksaan. (b/ahi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *