Sekolah di Sultra Diizinkan Belajar Tatap Muka – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Sekolah di Sultra Diizinkan Belajar Tatap Muka


KENDARIPOS.CO.ID — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengizinkan seluruh satuan pendidikan di Bumi Anoa menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Namun sifatnya masih terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Itu merujuk pada Instruksi Menteri Pendidikan (Mendikbud) dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri Nomor : 30/KB/2021 tentang panduan pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 dan surat Gubernur Sultra, Ali Mazi kepada bupati dan wali kota se Sultra terkait rambu-rambu PTM.

“Sesuai arahan Mendikbud bahwa sekolah yang ada di wilayah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyatakat) zona satu, dua, dan tiga itu sudah diperbolehkan menggelar belajar tatap muka di sekolah. Seluruh sekolah di Sultra diperbolehkan menggelar PTM,” ujar Kepala Dikbud Sultra Asrun Lio kepada Kendari Pos, Minggu (12/9), kemarin.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (tiga dari kiri) didampingi Kepala Dinas Dikmudora Kota Kendari, Makmur (empat dari kiri) memastikan kesiapan sekolah di Kota Kendari menggelar PTM terbatas.

Asrun menyebut sekira 4.142 satuan pendidikan dengan berbagai jenjang menggelar PTM terbatas. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), rincian 4.142 sekolah itu adalah jenjang SD 2.514 (2.274 negeri, 240 swasta), jenjang SMP 1.011 (736 negeri, 275 swasta), jenjang SMA 447 (263 negeri, 184 swasta), dan jenjang SMK 170 (103 negeri, 67 swasta). “Jika dalam pelaksanaannya ada warga sekolah yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka PTM dihentikan sementara,” kata Asrun.

Alasan pemerintah mengizinkan PTM terbatas karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (daring/online). Misalnya, masih ada siswa kesulitan mengakses jaringan internet dan beberapa kendala teknis lainnya. Di sisi lain, setelah melalui pertimbangan dan koordinasi dengan Satgas percepatan penanganan Covid-19 maka PTM dapat di gelar di Sultra.

Yang mana kondisi penyebaran Covid-19 relatif terkendali pada wilayah penerapan PPKM zona satu, dua dan tiga. Terbukti, hingga kemarin (12/9) jumlah kasus aktif Covid-19 tersisa 733 pasien dari 2.889 pasien pada Juli lalu. “Relatif terkendali karena penerapan PPKM beberapa pekan terakhir. Oleh karena itu, pemerintah membolehkan PTM di sekolah khusus wilayah PPKM zona satu, dua, dan tiga). Pelaksanaannya terbatas. Dalam satu kelas diisi maksimal 50 persen dari jumlah siswa. Sisanya belajar secara daring,” kata Asrun Lio.

Asrun memastikan jika nantinya kondisi pandemi semakin terkendali, maka tak menutup kemungkinan PTM bisa digelar 100 persen dengan mematuhi prokes secara ketat. “Seluruh warga sekolah mulai peserta didik, guru kelas, dan tenaga kependidikan wajib mematuhi prokes,” tambahnya.

Asrun menambahkan gubernur telah melayangkan surat kepada para bupati dan wali kota se Sultra terkait pelaksanaan PTM di daerah masing-masing. Dalam surat gubernur itu memuat dua poin penting dengan 14 sub poin teknis. Mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO itu menegaskan, dalam pelaksanaan PTM ataupun PJJ tidak boleh ada diskriminasi, sehingga orang tua tidak perlu ragu dalam menetapkan pilihannya. “Kita berharap kasus Covid di Sultra terus menurun sehingga semua wilayah menjadi zona hijau dan bisa melaksanakan PTM,”pungkasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Sultra, Dr.Nur Alim mengatakan kebijakan PTM terbatas sangat tepat untuk mengatasi beberapa kendala belajar secara daring. Misalnya, tak sedikit siswa yang kesulitan memahami pelajaran. Selain itu, masih ada beberapa wilayah di Sultra yang terkendala jaringan internet. “Memang ada metode belajar secara luring (offline) akan tetapi informasi tersebut juga tidak diketahui secara merata oleh siswa karena terkendala informasi,” kata Nur Alim kepada Kendari Pos, kemarin.

Mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ini menambahkan, meski PTM di sekolah sudah diizinkan, seluruh warga sekolah wajib menerapakan prokes ketat. Selain itu, wajib menyukseskan vaksinasi. “Para guru-guru dan anak-anak kita sebaiknya mendapatkan vaksin agar terlindugi selama PTM di sekolah. Yang paling penting, mari bersama-sama berikhtiar dan memanjatkan doa kepada Allah SWT agar wabah ini bisa segera tertangani,” kata Nur Alim.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kendari, La Yuli mengimbau satuan pendidikan di Kota Kendari agar tidak lengah dalam menggelar PTM. Pasalnya, Covid-19 masih menjadi pandemi dan masih berpeluang menulari masyarakat khususnya peserta didik.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kendari itu menyarankan pemerintah memperketat penerapan prokes di sekolah seperti warga sekolah. “Pada umumnya kami mendukung PTM sebab hal itu mengatasi kejenuhan siswa yang sudah lama belajar secara online dari rumah. Akan tetap kami minta pemerintah tidak lengah. Tetap terapkan prokes secara ketat,” kata La Yuli. (ags/rah/b)

Satuan Pendidikan Diminta Tidak Lengah

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy