La Bakry

KENDARIPOS.CO.ID– APBD Perubahan tahun 2021 sudah disepakati pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton bersama legislatif. Nota keuangan itu kini tinggal menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sesuai APBD-P tersebut, Pemkab Buton memiliki modal cukup untuk belanja barang dan jasa di akhir tahun.

Salah satu sumber penambahan modal itu adalah pendapatan asli daerah. Paling menonjol dari pendapatan itu rupanya pengembalian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Buton tahun 2020 lalu. Satu sumber penting lainnya adalah sisa hasil lelang kendaraan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Sunardin Dani, mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) melampaui target realisasi sekitar Rp 2,5 miliar. JIka awalnya diplot Rp 27 miliar bertambah 10 persen menjadi Rp 29 miliar lebih. Akan tetapi, penambahan itu bukan berasal dari pemaksimalan sumber potensi PAD daerah, melainkan pengembalian temuan BPK dan hasil jual kendaraan dinas yang sudah tua.”Namanya PAD lain-lain yang sah. Itu sisa lelang kendaraan sekitar Rp 1,3 miliar. Kemudian pengembalian temuan BPK Rp 800 juta,” rincinya, Minggu (26/9).

Menurut Sunardin Dani, pendapatan itulah yang kemudian dialokasikan untuk tambahan belanja dalam draf APBD Perubahan yang disetujui anggota parlemen. Sayangnya, Ia tak menyebut instansi mana dan proyek apa saja yang mengembalikan dana hasil temuan tim auditor itu. “Ada dinas, tapi sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian itu,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Buton La Bakry juga enggan menyebut OPD yang buruk dalam mengelola keuangan daerah tahun 2020. Ia bahkan tak menganggap itu sebagai pendapatan, sebab dana itu sebenarnya sudah ada, karena berupa pengembalian. “Itu bukan PAD sebenarnya, karena uang yang sudah ada. Tapi ada masalah saat digunakan, makanya dikembalikan. Saat ini sudah dialokasikan kembali untuk kegiatan kita,” jelasnya, kemarin. (b/lyn)