Diangsur Delapan Tahun, Total Pengembalian Rp 360 Miliar
KENDARIPOS.CO.ID– Pengajuan pinjaman dana yang dilakukan Pemkab Muna melalui program pemulihan ekonomi na­sional (PEN) yang dang digelon­torkan Kemenkeu, telah terjawab. Dana senilai Rp 233 miliar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun Muna mulai dicairkan.

Pemkab Muna dan PT. SMI mel­akukan penandatangan memo­randum of understanding (MoU) persetujuan pinjaman daerah se­nilai Rp 233 miliar. Duit itu akan dikembalikan secara bertahap se­lama delapan tahun.
Nilai pinjaman daerah yang disetujui tersebut lebih kecil dari proposal yang disodorkan Pemkab Muna kepada PT. SMI yakni Rp 400 miliar. Pertimbangan kemampuan keuangan daerah dalam pengem­balian menjadi alasan nominal pinjaman dirasionalisasi.

Bupati Muna LM. Rusman Emba mengatakan, penanda­tangan MoU menandai keper­cayaan PT. SMI selaku debitur kepada otoritanya perlu diapre­siasi. Dia berkomitmen, pinjaman akan digunakan sebaik mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita akan gunakan untuk menyelesaikan semua pro­gram strategis untuk masyarakat. Pinjaman ini memang dimak­sudkan untuk menyelesaikan masalah pembangunan selama ini,” terangnya usai penandatan­gan yang dilakukan secara virtual, Jumat, (18/9).

Pengelolaan dana pinjaman tersebut akan melekat pada 14 organisasi perangkat daerah. Di antaranya Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang, Di­nas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perin­dustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tena­ga Kerja dan Transmigrasi. Setiap OPD, akan menggunakan dana pinjaman untuk program strat­egis yang sudah ditentukan dalam kerangka acuan kerja dan telah mendapat review dari Inspektorat.

Beberapa program paling strat­egis tersebut antara lain pem­bangunan pabrik jagung kuning, pembangunan stadion olahraga, pembangunan pasar sentral Laino dan sejumlah infrastruktur jalan kabupaten. “Kita berharap, pro­gram-program itu akan berkontri­busi pada perekonomian daerah karena memang tujuan pinjaman ini untuk pemulihan ekonomi,” sambung mantan Ketua DPRD Sultra itu.

Pinjaman Pemkab Muna itu dapat segera dicairkan pasca penandatangan MoU. Tahap pencairan pertama ialah uang muka senilai 25 persen dari to­tal pinjaman. Pemkab diminta segera melakukan pengurusan pencairan mengingat waktu pelaksanaan kegiatan dalam ta­hun anggaran ini tersisa tiga bu­lan lebih lagi.

“Kita akan percepat serapan anggarannya,” tambahnya.

Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Muna menjelaskan pinjaman terse­but nantinya akan dikembalikan dalam jangka delapan tahun, dimulai tahun 2022 mendatang. Pengembaliannya terdiri dari pokok pinjaman dan bunga den­gan rincian nilai pembayaran untuk pokok pinjaman dalam per tahunnya mencapai Rp31 miliar. Sedangkan pembayaran bunga sebesar 6,1 persen dari total pin­jaman atau senilai Rp 14 miliar yang juga diangsur setiap tahun.

Sehingga Pemkab dibebankan biaya pelunasan per tahun mulai dari pokok pinjaman ditambah bunga senilai Rp45 miliar. “Total pengembalian delapan tahun itu Rp360 miliar,” imbuhn­ya. (ode/b)