Calon Bupati Koltim di Tangan Parpol Pengusung
Pengganti Andi Merya Diproses Setelah Perkara Hukum Inkrah


KENDARIPOS.CO.ID — Koltim menjadi kabupaten “unik”. Satu-satunya daerah otonomi tanpa bupati dan wakil bupati definitif di Sultra. Adalah Sekretaris Daerah yang menjadi pengendali pemerintahan dengan status pelaksana harian (Plh) bupati setelah Bupati Koltim (nonaktif) Andi Merya Nur kena ciduk tangkap tangan KPK. Pun posisi wakil bupati masih lowong setelah ditinggal Andi Merya, yang naik takhta menjadi bupati.

Sekretaris Daerah Koltim, Andi Muh. Iqbal Tongasa merangkap jabatan. Sebagai pelaksana harian (Plh) bupati sekaligus Penjabat (Pj) Sekda Koltim. Masa tugas Plh Bupati tidak lama, hanya sepekan. Mekanismenya, Pemprov Sultra mesti memroses penjabat (Pj) bupati. Sayangnya, masa jabatan Pj Bupati, maksimal satu tahun. Nah, persoalannya, masa jabatan Bupati Koltim masih panjang, baru akan berakhir 2026 mendatang. Menurut pengamat politik, pengganti Andi Merya ke depan berada di tangan parpol pengusung di Pilkada serentak tahun 2020. Namun hal itu bisa proses setelah perkara hukum Andi Merya sudah inkrah.

Pengamat Politik Sultra, Dr. Najib Husain mengatakan, Pemprov Sultra mengajukan calon Pj Bupati ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Posisi Pj.Bupati agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal sembari menunggu keputusan hukum dari pengadilan terkait perkara hukum yang membelit Bupati Koltim nonaktif Andi Merya Nur.

Dr. Najib Husain menjelaskan ketika telah ada keputusan inkrah pengadilan, akan menjadi penentu situasi politik ke depan. Jika dugaan tindak pidana suap Andi Merya Nur terbukti, maka partai pengusung harus bergerak cepat untuk mengusung figur bakal calon Bupati Koltim.

“Akan lebih baik partai pengusung, memikirkan dan menyiapkan rencana mulai dari sekarang. Artinya sebagai bentuk persiapan jauh-jauh hari. Termasuk menggodok persiapan mengusung bakal calon wakil Bupati yang hingga kini masih dibiarkan kosong,” jelas Najib Husain, penyandang doktor alumni Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta itu, kepada Kendari Pos, kemarin.

Fenomena OTT KPK atas dugaan tindak pidana suap Andi Merya Nur, mengisyaratkan pesan politik kepada kepala daerah maupun pejabat lainnya, tatkala rakyat memberikan amanah jabatan, wajib ditunaikan sebaik-baiknya. Dijalankan sesuai tugas, pokok dan fungsi yang telah digariskan. Semata, untuk mengabdi bagi daerah dan berjuang bagi kesejahteraan masyarakat.

“Seperti pepatah klasik mengatakan jabatan adalah tanggungjawab yang wajib dibalas dengan pengabdian secara utuh tanpa pamrih. Berani memimpin, berarti siap menderita demi daerah dan rakyat. Namun kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah kepada Andi Merya Nur,” tutup Dr. Najib Husain.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sultra, Muh. Ilyas Abibu mengatakan dalam waktu sepekan masa jabatan Plh. Bupati, pihaknya tengah mempersiapkan penunjukkan Pj.Bupati yang bakal diisi pejabat dari Pemprov Sultra. “Namun kami masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tindak lanjut penunjukan Pj Bupati Koltim. Intinya, teknisnya sementara kita godok,” kata Ilyas, kemarin.

Ia menaruh harapan besar, Kemendagri bisa secepatnya menyampaikan petunjuk itu. Sehingga proses pengusulan Pj.Bupati Koltim melalui Gubernur Sultra segera dilaksanakan. “Apabila proses penunjukan Pj Bupati Koltim terlambat dilakukan, maka roda pemerintahan dapat terganggu. Ini yang kita hindari, sehingga prosesnya harus dengan segera dilakukan,”tegasnya.

Ilyas Abibu menjelaskan ada perbedaan fungsi antara Plh dan Pj.Bupati. Pejabat Plh hanya berfungsi menjalankan jabatan sementara dan semua kebijakan ada pada gubernur. Sementara Pj.Bupati memiliki kewenangan yang sama dengan bupati definitif. Pj.Bupati dapat melantik pejabat dan mengambil kebijakan strategis lainnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Lukman Abunawas mengatakan berdasarkan aturan, apabila kepala daerah diberhentikan karena didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Tetapi untuk Koltim karena belum ada wakil bupatinya, maka berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Mendagri menetapkan penjabat bupati atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” ujar Lukman Abunawas.

Di hubungi terpisah, Plt.Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sultra, Abdillah Zuchri Joenoes mengatakan, untuk mekanisme pengangkatan Pj. Bupati, pihaknya belum dapat berkomentar banyak. “Kita tunggu saja instruksi pak Gubernur dan ibu Sekda,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, Bupati Koltim, Andi Merya Nur telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh KPK. Bupati Koltim menjadi tersangka bersama Kepala BPBD Koltim setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Selasa (21/9) malam. (ali/rah/c)

Pemprov Memroses Penunjukkan Pj.Bupati Koltim

1 Komentar

  1. Menurut saya artikel ini seharusnya menggunakan bahasa yang sesuasi penulisan yang baik untuk dibaca dan tidak mengandung kosa kata berbau opini personal contoh “persoalannya” dan/atau “baru akanberakhir” dan kata “adalah” setelah titik menurut saya mengangu alur bacaan.

Comments are closed.