Pemkab Minta Kompensasi Dikaji Ulang

Ferdinand Sapan

— Risiko Lingkungan Pembangunan SPAM Tabanggele Belum Diakomodasi
KENDARIPOS.CO.ID– Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Desa Tabanggele oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, belum menemui titik temu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe sebagai pemilik wilayah lokasi pembangunan SPAM di Kecamatan Anggalomoare tersebut, belum mau memberi izin karena nilai kompensasi yang ditawarkan dianggap masih rendah.

Pemkot Kendari menyanggupi kompensasi sebesar 5 persen untuk Pemkab Konawe. Pemkab beralasan, imbalan itu belum mengakomodasi dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan dari adanya pembangunan SPAM di Desa Tabanggele.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan, mengatakan, pada prinsipnya tidak ada masalah terkait pembangunan SPAM Tabanggele oleh PT Adhy Karya yang menyerap anggaran hingga Rp 380 miliar tersebut. Hanya saja menurutnya, investasi yang dilakukan tersebut harus berjalan secara inklusif. Dalam artian, menguntungkan bagi semua pihak, termasuk dari segi lingkungan hidup.

“Kompensasi lima persen yang diberikan kemarin, menurut teman-teman di Pemkab itu masih kecil. Ini yang kita inginkan dihitung kembali. Lima persen hitungan kemarin itu baru untuk kepentingan ke Pemkab Konawe, belum memperhitungkan aspek lingkungan daerah aliran sungai (DAS),” argumen Ferdinand Sapan, kemarin.

Ia menuturkan, DAS yang dimaksud yakni mulai dari Tabanggele sampai ke wilayah hulu, di wilayah Kecamatan Latoma. Ferdinand berargumen, pasti ada risiko lingkungan hidup serta sosial yang ditimbulkan di sepanjang DAS tersebut dengan adanya SPAM Tabanggele.

“Pemkot kan tidak sampai ke situ. Mereka cuma memanfaatkan air kita. Kita yang setengah mati melarang orang agar jangan memanfaatkan DAS menuju Tabanggele. Yang berusaha lindungi wilayah DAS itu kan kami dari Pemkab, bukan orang dari Kendari. Sementara, nilai kompensasi yang diberikan tidak sesuai,” ungkap mantan Kepala BPKAD Konawe itu.

Ferdinand mengaku, awalnya Pemkab memang sudah menyepakati nilai kompensasi. Bahkan, dirinya telah membubuhkan paraf di atas perjanjian kerja sama dimaksud. Hanya saja atas masukan di Pemkab, angka 5 persen itu harus dikoreksi ulang karena dianggap masih terlalu kecil. Ia menyebut, tak ada tendensi apapun atas belum diizinkannya melakukan pembangunan SPAM di Tabanggele.

“Jadi bukan karena ada sesuatu yang lain. Tapi kita inginkan investasi itu berjalan inklusif, bisa menguntungkan semua pihak. Kita tidak bisa menjamin apakah pembangunan SPAM itu terealisasi tahun ini atau tidak. Sangat tergantung komunikasi yang dibangun Pemkot Kendari. Namun sampai hari ini belum ada lagi komunikasi ke saya,” pungkas Ferdinand Sapan. (b/adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *