KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang merupakan perubahan atas UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra), Arif Wibawa mengungkapkan bahwa RUU HKPD didesain untuk mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa memaparkan poin-poin penting mengenai RUU HKPD kepada sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara

Pelimpahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sesuai asas money follows function. TKDD dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya ketidakseimbangan horizontal dan vertikal. “Kelemahan pada undang- undang yang lama akan diakselerasi dalam RUU ini. Alokasi sumber daya yang dilakukan, termasuk melalui TKDD dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus mendukung upaya menciptakan pemerataan kesejahteraan,” ujar Arif Wibawa dalam kegiatan Sosialisasi RUU HKPD, Selasa (28/9) lalu.

Dijelaskan, porsi TKDD secara nasional lebih dari 40 persen penerimaan negara dengan pertumbuhan rata-rata 0,73 persen per tahun. Peningkatan TKDD merupakan bentuk perhatian dan dukungan pusat kepada daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik di daerah. Sejauh ini, kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam menghimpun pajak daerah sedikit membaik meskipun belum signifikan. TKDD yang disalurkan berhasil mengurangi ketimpangan pendanaan antar daerah.

Hal itu tergambar dari penurunan Indeks Wiliamson dari 0,725 di tahun 2016 menjadi 0,53 di tahun 2020. Meskipun terdapat beberapa capaian yang telah diraih, namun masih terdapat hal yang perlu disempurnakan. Kemampuan penghimpunan pajak meningkat tetapi ada beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya terlalu beragamnya jenis pajak dan retribusi daerah, lemahnya administrasi dan pengawasan pemungutan, dan perlunya penyesuaian aturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perudang- undangan terkait lainnya.

Selama ini, peningkatan penyaluran TKDD tidak diimbangi dengan peningkatan outcome pembangunan. “Dalam konteks Sultra, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,45 masih di bawah nasional sebesar 71,94. Angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan masih menempatkan Sultra di bawah capaian nasional,” imbuhnya.

Arif juga menyebut, pendelegasian kewenangan yang diikuti dengan penyerahan sumber daya keuangan, ternyata belum disertai kemampuan Pemda dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki. Dari sisi belanja, TKDD yang disalurkan lebih banyak digunakan untuk belanja operasional terutama belanja pegawai sebesar 87,24 persen, sedangkan alokasi belanja modal hanya berkisar 12,76 persen. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah juga tampak dari belum optimalnya sinergi dan harmonisnya kebijakan APBN dengan APBD. Kebijakan pemulihan ekonomi di tingkat nasional melalui akselerasi belanja dan bauran program yang intensif, belum dapat diikuti secara tepat oleh pemda.

Realisasi APBD cenderung lambat. Sampai dengan triwulan II 2021, realisasi belanja pemda Sultra konsolidasian baru sebesar 23 persen. APBD juga belum digunakan sebagai instrumen countercyclical dalam masa resesi yang tercermin dari masih tingginya surplus APBD di saat APBD sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi. “RUU HKPD yang sedang dalam proses pembahasan merupakan jawaban untuk menyempurnakan apa yang sudah kita jalankan sampa saat ini,” tutupnya. (uli/b)