KENDARIPOS.CO.ID — Kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut), kerap mendapatkan sorotan dari kalangan DPRD. Terutama bagi OPD yang diberikan tanggung jawab dalam mengumpulkan simpulsimpul pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai sektor. Pasalnya, standar PAD yang diberikan pada OPD teknis seringkali tidak mencapai target pendapatan. Kondisi inilah yang membuat Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konut, H.M. Kasim Pagala, memanggil sejumlah pimpinan OPD untuk berdialog dan mencari akar persoalan sehingga PAD kerap tidak memenuhi target. “Menindaklanjuti keinginan DPRD saat pembahasan KUA-PPAS dan APBD reguler maupun perubahan, yang selalu menjadi sorotan tentang persoalan capaian dari PAD,” kata Kasim Pagala, Rabu (29/9).

H. M. Kasim Pagala

“Jenderal” ASN Konut itu mengakui, sorotan DPRD atas capaian PAD dalam beberapa tahun terakhir yang selalu tidak mencapai target, terjadi pada sejumlah instansi. Baik di Dinas PUPR, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan OPD pemungut PAD lainnya. Penyebabnya beragam. Mulai dari persoalan regulasi yang ada, hingga hal teknis lainnya. “Seperti pada Dinas PU, di situ terdapat dua pemungut PAD yakni UPTD dan peralatan dengan target Rp 17 miliar. UPTD target Rp 1 miliar, hanya bisa mencapai 30 persen. S e d a n g – kan Bagian Peralatan dari Rp 16 miliar hanya terealisasi Rp 52 juta,” ungkapnya.

Penyebab realisasi PAD tidak sehat, disebabkan kondisi alat yang dimiliki Dinas PUPR rata-rata telah berusia tua, bahkan sampai 11 tahun. Sehingga lebih banyak perbaikan alat, bahkan tak dapat digunakan. “Kemudian, banyaknya saingan di Konut yang mempunyai alat berat dari perusahaan swasta dan lebih murah, bila dibandingkan dengan milik Pemkab yang dikelola Dinas PUPR dengan ketentuan PAD sewa alat berat mengacu pada Perda yang mengatur,” sambung Kasim Pagala. Sedangkan Dinas Perhubungan melalui pajak tambat labuh, para pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Karena didalam Perda itu, Pemkab harus melengkapi sarana dan prasarana, baru bisa memungut PAD. “Nah, kitakan tidak punya sarana dan prasarana. Yang ada, masing-masing perusahaan. Sehingga mereka enggan untuk membayar PAD. Jadi itu persoalannya,” urainya.

Sama dengan di Bapenda, target PAD yang besar ada di pajak bumi dan bangunan (PBB). Besarannya mencapai Rp 5 miliar. Masyarakat belum ada yang melakukan pembayaran, karena pungutannya tidak tersentral. Warga lebih memilih pungutan PBB yang tersentral mulai dari desa, lurah dan camat. “Sekarang tidak. Diberikan slip pembayaran, langsung ke bank. Warga sudah diberikan tagihan, tapi tidak membayar, sehingga terjadi tunggakan hingga menumpuk. Di situ masalahnya,”katanya.

Begitupun dengan Dinas Pariwisata sebagai penarik PAD. Kendalanya juga hampir sama dengan OPD lainnya. Sarana dan prasarana yang belum cukup memadai. Rapat koordinasi dengan pimpinan OPD teknis akan kembali diagendakan oleh Sekab Konut pada awal Oktober nanti. Pejabat OPD yang dianggap tidak cakap dan tak mampu mengemban amanah, siap-siap untuk dievaluasi kinerjanya. “Kita akan evaluasi kinerja mereka. Karena didalam surat keputusan pelantikan jabatan itu, ada petikan kalimat, dianggap mampu dan cakap. Semua itu tergantung pimpinan. Kalau dia berhasil akan diberikan reward, bila tidak mampu akan ada hukuman. Makanya pada rakor selanjutnya, sudah akan ada penegasan, biar PAD kita bisa setara dengan daerah lain yang di atas ratarata,” pungkasnya. (b/min)