Oleh : Prof. Eka Suaib (Guru Besar Fisip UHO & Ketua AIPI Cab.Kendari)

KENDARIPOS.CO.ID — Masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan masyarakat multikultural. Hal itu terbentuk bisa jadi karena letak geografis dan perkawinanan antarsuku. Dalam perspektif tersebut, maka multikultural adalah dapat meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan. Sebab, dan pengakuan dan mengagungkan perbedaan dalam kesedarajatan antar individu maupun budaya.

Masyarakat Sultra yang multikutural terbentuk karena adanya keberagaman etnik dan agama. Etnis berasal dari warisan, sejarah, asal usul, nilai, kesamaan bahasa. Dalam perbedaan-perbedaan etnis tersebut menumbulkan relasi etnik satu sama lain.

Prof. Dr. Eka Suaib

Saya mengutip banyak dari uraian buku Dr.Basrin Melamba yang berjudul Tolaki: Sejarah, Identitas, dan Kebudayaan. Di buku tersebut menguraikan bahwa sejak dulu etnik Tolaki banyak melakukan interaksi dengan etnis luar, termasuk Bugis-Makassar. Melamba mencatat bahwa pada tahun 1824-1825 sudah banyak orang Bajo dan pindah tinggal di kampung Posilui. Bahkan, pada abad 17-18 zaman pemerintahan Lainae datang orang-orang Bugis Makassar di Wiwirano bernama Burahima.

Migrasi orang Bugis dipimpin oleh Peta Njengi (nenek Andi Syamsul Bahri). Sosok ini adalah neneknya mantan Ketua KKSS. Kemudian, ada migrasi turunan Lapatonagi Petta Sawi menuju Tinanggea dan dikuburkan di Lapulu Tinanggea. Mereka disambut baik oleh Kepala Distrik Lababa, bersama Puang Manaba dan Puang Wawo.

Orang Bugis Makassar di Kampung Wawo Kolaka dipimpin oleh Oputa Masiane, kemudian mengajar agama Islam di Latoma, daerah Konawe bagian timur. Migrasi orang Bugis Makassar juga di Meluhu sekitar 1800-an dan menikah dengan putri dari Meluhu. Turunan mereka hingga sekarang banyak beranak pinak di Kecamatan Wawotobi. Lalu, orang Bone dari Taccipi bernama Masa (Lamese) menikah dengan Wabaseno di Meluhu. Waeyandi dari Anggatoa menikah dengan Opu Daenga Maludu.

Tebau sebagai raja Laiwoi I mengupayakan agar dapat mengintegrasikan suku-suku pendatang di Kendari. Lalu, ada bangawan Bugis bernama Aru Bukung, diberi tugas oleh Raja Laiwoi Tebau untuk mengatur dan mengamankan Teluk Kendari. Hanya saja menjelang kedatangan Vosmaer, Aru Bakung terpaksa meninggalkan Teluk Kendari.

Kepala orang Bugis dan orang Bajo diakui kekuasaannya masing-masing oleh raja Laiwoi dan kemudian Belanda. Sehingga dalam salah satu perjanjian Laiwui dengan Belanda kedua pejabat ini turut berunding di pihak Laiwui dan ikut bertanda dalam long contact tersebut. Jadi, rupanya masing-masing kelompok etnis merperlakukan kebiasaan sukunya ke dalam tetapi ke luar secara bersama-sama mengikatkan diri pada Kerajaan Laiwui.

Saat awal-awal pembentukan Sulawesi Tenggara yakni anggota-anggotanya berasal dari tokoh-tokoh yang ada di Sultra. Melamba menulis bahwa delegasi yang memperjuangkan provinsi Dati I Sulawesi Tenggara yang beribukota di Kendari. Lalu, diangkat residen koordinator Sulawesi Tenggara di Kendari berturut-turut adalah Malajong Daeng Liwang dan Konggoasa yang bertugas untuk mengadakan persiapan-persiapan matang untuk pembentukan Dati I Sultra.

Demikianlah, dalam lintasan sejarah masyarakat di Sultra menunjukkkan adanya hubungan etnik dalam masyarakat plural. Pola hubungan terjadi dalam negosiasi, kontestasi, dan relasi yang saling membutuhkan satu sama lain.

Kita coba buat ilustrasi plural ini. Pada sebuah rumah dihuni dengan unsur ada halaman, ruang keluarga dan kamar-kamar. Pada saat di kamar, setiap oraang mengatur dirinya sendiri. Ketika berada di ruang keluarga, semuanya menyatu, berbaur, berinteraksi satu sama lain. Tetapi dalam satu rumah yang sama.

Karena itu, masyarakat plural adalah senjata utama untuk menciptakan harmonisasi, termasuk antaretnis. Sebenarnya itu sudah dilihat pada pada beberapa arena yakni pada perkawinan silang, perasaan bersaudara antarwarga, hingga terbukanya ruang-ruang interaksi.

Kita perlu terus belajar untuk toleran terhadap kemajemukan. Saat daerah ini didirikan, para tokoh dan orang tua kita sebelumnya sudah memberikan contoh teladan untuk mempraktekkan harmonisasi antar etnis dengan sebenar-benarnya. Perbedaan-perbedaan etnik bukanlah halangan untuk menjalin persaudaraan satu sama lain. Bahkan, perbedaan tersebut adalah modal sosial utama dalam menata peradaban manusia yang lebih bermartabat. (*)

Kita Perlu Belajar untuk Toleran Terhadap Kemajemukan