Penulis : La Ode Diada Nebansi (Direktur Kendari Pos)

KENDARIPOS.CO.ID — Apakah definisi penjara? Apakah definisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ? Haruskah orang yang divonis bersalah itu dimasukan dalam ruangan yang terkunci agar disebut penjara. Haruskah penjara itu dalam bentuk gedung yang beruang-ruang? Haruskah vonis itu berhaluan hukum? Dapatkah vonis itu berhaluan ekonomi? Haruskah hukum itu pro justitia? Dapatkah hukum itu pro kesejahteraan?

La Ode Diada Nebansi

Sejatinya, persoalan kriminal hukum tidak hanya menjadi pertimbangan tiga pihak: terdakwa, jaksa dan hakim. Sejatinya, kriminal hukum itu harus pula menjadi bagian dari sesiapapun, terutama masyarakat yang tersentuh.
Tersebutlah dua terpidana Fulan Punggolaka dan Fulan Guntur. Fulan Punggolaka adalah gelandangan, Napi kasus KDRT, lalu bebas, gelandangan lagi. Fulan Guntur, mantan pimpinan tinggi, kaya raya, napi KPK, dan tetap kaya. Secara hukum, keduanya telah divonis demi keadilan. Saya mau tanya, adil untuk siapa. Andai masyarakat tak tersentuh, yah, silakan ngomong adil.

Tapi, jika masyarakat tetap terkait dalam peristiwa hukum itu, maka bagi saya dan masyarakat, keadilan tetap terkoyak. Kenapa? Selama anda dalam penjara, anda dijamin oleh negara, makan dari negara, tidur di kasur negara, nginap di gedung milik negara. Artinya, ketika anda membebankan hidupmu kepada negara, maka di situ ada saya. Ada masyarakat. Artinya, kamu diuntungkan dan saya dirugikan.

Saya dapat apa dengan pemenjaraan Fulan Punggolaka yang ternyata saat keluar, pipinya gembung-gembung kea roti pawa, montok kea bakpao. Saya tegur: Aleee, ingka kogemuk bela. Enak-kah dipenjara? “Bagimana mau tidak gemuk, kerjaan hanya makan tidur,” dia menjawab.

Jawaban ini, negara tak menyadari telah dirugikan. Negara tak dapat apa-apa. Dari sisi septick tank yang menampung kotoran Fulan Punggolaka, negara sudah mengalami kerugian. Hitung-hitung, selama 1 tahun dalam penjara, kira-kira satu doroom (drum) bisa dipenuhi dengan “kakaknya” tekosi (kotoran manusia).

Maksud saya, pikirkan kerugian negara yang menjamin Fulan Punggolaka selama dalam penjara. Berpikirlah agar Fulan Punggolaka merasa terpenjara dan negara diuntungkan karenanya. Misalnya, saya membayangkan Rawa Aopa dijadikan empang raksasa milik Rutan Punggolaka. Di tengah Rawa Aopa dibuatkan pos sipir.
Setelah itu, setiap ada terpidana KDRT atau Napi sabung ayam, napi counter HP dll sejenisnya, perintahkan untuk menabur ikan nila. Suruh jaga. Terserah dia mau nginap dimana. Mau bolak balik silahkan, mau kost silahkan. Yang penting, setiap napi berikan tugas untuk menjaga empang. Bagaimana kalau melarikan diri? Ndak usah pikirkan lari karena sebelum ia dipenjara toh bisa ditangkap. Kalau dia lari dari empang, berikan dia hadiah satu butir dari jarak dekat. Yakin, Napinya pasti ketakutan. Kalau dia melarikan diri: Pasti didapat lagi.

Yakin. Oh, tapi itu butuh biaya bro. Kaamu ini, ngeyel bangat. Tau ndak, biaya pencarian Napi yang lari, sesungguhnya lebih besar biaya yang kamu keluarkan untuk makan dan tidur napi di dalam penjara. Jangan bicara pemasyarakatan, karena waktu 3-4 bulan penjara, rasa-rasanya singkat untuk menjadikannya sadar. Jangan singgung pemasyarakatan karena tak sedikit mantan napi kembali jadi napi.

Itu cerita Napi yang kere. Cerita napi yang kaya raya lain lagi. Dapat apa saya dengan pemenjaraan Fulan Guntur? Negara mestinya juga memikirkan kerugiannya selama menjamin si Napi Kaya dalam penjara. Dapatkah peradilan mempertingkann untung rugi dalam wilayah hukum dan HAM ini? Andai saya Jaksa dan andai saya hakim maka inilah yang terjadi. Andai saya jaksa, maka dalam memori tuntutan akan berbunyi begini: bla bla bla. Saudara terdakwa dituntut untuk membedah 1000 rumah orang miskin. Subsider, kasi makan coto seluruh pemulung di Kota Kendari.

Dan, andai saya hakim, disamping memperkuat tuntutan jaksa, saya masih tambah dengan permintaan: “saudara terdakwa, saya lihat kamar kecil di terminal fery Torobulu dan Tampo sudah bakarat dan bau pesing belaee, coba kopergi rehab seperti toiletnya hotel bintang. Menuntut dan memvonis terdakwa di satu sisi, tapi di sisi yang lain, ada 1000 orang yang disejahterakan. Eit, belum selesai.

Jaksa dan Hakim, disamping menuntut dan memvonis lalu mensejahterakan orang lain, ternyata juga ada ganjaran yang tak ternilai dari Allah SWT yakni: amal ibadah. Inilah arti pro justitia yang sejati. Berintak cerdas menuju surga.

Andai saya Menkum HAM, tunggu-tunggumi saya buat model penjara seperti itu. Dan, andai saya Ketua Partai besar saya akan memelopori amandemen UU yang dapat meloloskan itu semua. Atau, andai saya berteman dengan presiden nanti, kalau presidennya orang Jawa, saya akan bisik begini : Mas, kabinet kali ini kayanya bagus kalau Menkum HAM diambil dari kalangan ahli ekonomi. Kalau presidennya orang Timur saya akan bisik begini: Puang, terserahmaki kita. Yiee.

Pemikiran yang revolusioner ini sudah menyelimuti otak sejak lama. Pemikiran ini bukan disulut oleh tewasnya 41 napi di Lapas Tangerang. Tidak. Bukan itu. Penyulutnya karena banyak pegawai di kantor-kantor tapi kerjaan tak ada. Bobot pekerjaan satu orang kok ditangani 5-6 orang. Kantor di huk-huk, atau ruangan kepala seksi dan bagian yang tak penting-penting amat yang idealnya diisi 4-5 orang kok bisa sampai 10-15 orang. Kerja apaaa gitu. Banyak pegawai tapi kurang tenaga. Negara rugi. Tapi modiapa. Resiko Pilkada.

Soal tewasnya 41 Napi, yaah, innalillah saja. Kunci gembok yang berlapis lapis di setiap pintu blok penjara, akan sulit dibuka jika terjadi kebakaran. Kenapa? Tindakan untuk membuka gembok dalam kesadaran tinggi, berbeda dengan membuka gembok dalam kepanikan tinggi. Ini yang tak pernah digladikan oleh sesiapapun aparat yang menggelar gladi.

Jangan membayangkan api yang berkobar bersama Nabi Ibrahim dalam peristiwa terbakarnya 41 Napi Lapas Tangerang. Nabi Ibrahim berdoa: Wahai Api, hilangkanlah panasmu. Api pun tunduk dengan mendinginkan nyala dan baranya.

Api yang melahap Lapas Tangerang, tak bisa diperintah. Andai Wa Rufi masih hidup, mungkin bisa diatasi. Itupun, Doa Wa Rufi hanya bisa mengalihkan api dengan merubah arah angin tanpa bisa memadamkan.(nebansi@yahoo.com)

Andai Saya Menkum HAM