–Benny : Menyelamatkan Pengguna Jalan dan Infrastruktur Negara
KENDARIPOS.CO.ID– Hanya untuk mengeruk keuntungan dengan menekan biaya operasional, kendaraan angkutan barang direkayasa oknum tertentu. Biasanya, dimensi truk angkutan dimodifikasi agar muatannya lebih banyak atau over dimension over loading (Odol). Walakin, mengabaikan keselamatan pengguna jalan dan merusak aset negara yakni infrastruktur jalan. Padahal jalan itu dibangun dari duit negara. Nah, beberapa lembaga di Sultra menggelar operasi kendaraan yang masuk kategori Odol.

Lembaga-lembaga yang tergabung dalam tim terpadu itu adalah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sultra, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Sultra, Polda Sultra, TNI, Dishub Sultra, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra. Operasi digelar di Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Jalur itu merupakan akses menuju Kabupaten Konawe Utara (Konut). Menariknya, Bupati Konut, Dr. Ruksamin turun lapangan dalam operasi kendaraan Odol tersebut saat tim terpadu beroperasi di Kecamatan Motui, Kabupaten Konut.

Keterangan gambar: Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Sultra, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, MT (kiri) diskusi dengan Bupati Konut, Ruksamin disela melakukan penertiban kendaraan ODOL di Konut, Rabu (15/9/2021).

Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Dr. Benny Nurdin Yusuf menjelaskan, penindakan kendaraan Odol memperhatikan aspek pelanggaran berdasarkan pasal 277 undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

“Kita tidak boleh membiarkan kendaraan Odol menjamur di Sultra. Sebab, ini membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merugikan negara, khususnya infrastruktur jalan. Dari hasil estimasi secara nasional, kerugian negara mencapai Rp43 triliun per tahun yang ditimbulkan oleh kendaraan Odol,” kata Benny Nurdin Yusuf kepada Kendari Pos, Rabu (15/9) kemarin.

Dalanm dua hari operasi, sekira 20 truk Odol terjaring. Ada sejumlah kendaraan ditahan selama 14 hari di Polsek setempat karena masuk kategori Odol. “Ada juga dua kendaraan diamankan BPTD. Kita panggil pemiliknya untuk dipemeriksa penyidik BPTD Sultra. Dapat diproses pidana, namun kami bertindak bijaksana dengan meminta pemilik menormalisasi kendaraannya. Jika tidak, maka dilanjutkan pemberkasan sampai tahap P21 ke jaksa. Lalu, Kejaksaaan melimpahkan ke pengadilan,” terangnya.

Selain itu, BPTD Sultra juga menindak kendaraan pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan B3 yang dikeluarkan Ditjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.

Sementara itu, Bupati Konut Dr. Ruksamin mengapresiasi penertiban dan penegakan hukum terhadap kendaraan Odol yang dilakukan tim terpadu di Kecamatan Motui, Konut. “Berikan kami surat dari pusat agar kami dapat melaksanakan penanganan Odol di wilayah kami. Saya akan berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). Saya juga akan perintahkan Dinas Perhubungan, Kasatpol dan Dinas PU Konut untuk mengawasi dan menindak,” kata Ruksamin.

Menurut Bupati Konut dua periode itu, apabila pemilik jasa angkutan barang taat aturan, maka dapat dipastikan jalan-jalan di wilayah Konut terjaga kondisinya. Masyarakat pun akan menikmati infrastruktur jalan mulus tanpa kerusakan. Ketua DPW PBB Sultra itu memberikan masukan agar rapat koordinasi penindakan Odol dilakukan dengan mengundang bupati dan wali kota yang wilayahnya dilintasi jalan nasional. “Saya akan melibatkan intansi teknis, sehingga penegakan hukum Odol bisa dilaksanakan secara masif. Kabupaten Konut siap untuk memulai,” tegas Ruksamin.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Sultra, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, MT mengungkapkan, giat ini dilakukan sebagai langkah maju menuju 2023 Zero ODOL.
“Kami berterima kasih, karena tim terpadu sudah mulai sosialilisasi dan menertibkan armada angkutan logistik dan bahan bangunan yang over dimensi dan over load (Odol) di ruas jalan nasional. Khususnya di segmen Jalan Pohara-Morosi-Asera (arah ke Konawe Utara-Batas Sulteng). Ruas jalan ini sebagian kondisinya rusak berat dan segera dilakukan perbaikan,” kata Yohanis Tulak, kemarin.

Dengan penertiban armada Odol, lanjut dia, pelaksanaan perbaikan ruas jalan dapat berjalan cepat, lancar dan mencegah terjadinya kerusakan dini pasca pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan nantinya. “Harapan kami, setelah perbaikan jalan ini nanti, tentu semua angkutan logistik, sembako, bahan bangunan maupun bahan logistik untuk mendukung operasi industri pertambangan yang ada dapat berjalan lancar. Waktu tempuh menjadi singkat, tarif angkutan menjadi murah, termasuk pengguna jalan/ angkutan penumpang maupun kendaraan pribadi akan merasa aman dan nyaman. Tapi tentu dengan syarat, semua pihak tetap konsisten mematuhi aturan berlaku. Yakni mengoperasikan armada angkutan pada jalan umum yang dimensi maupun muatannya sesuai dengan ketentuan,” bebernya.

Terpisah, Agus Dermawan, warga Konut, mengatakan penindakan armada Odol mestinya lebih tegas. Sebab, armada Odol memicu kerusakan jalan sehingga masyarakat Konut sangat merasakan dampaknya ketika mengakses jalan menuju Kota Kendari.

“Pengawasan seperti ini mesti dilakukan terus menerus agar para pengguna jalan yang lain lebih tertib dalam memanfaatkan fasilitas publik. Muatannya juga harus diawasi, bila melanggar peraturan, jangan ragu memberi sanksi tegas. Ini untuk kebaikan dan keselamatan bagi pengguna jalan yang lain,”sarannya. (ndi/min/b)