Kasus Koltim Tak Dijangkau UU, Oleh : La Ode Diada Nebansi – Kendari Pos
Kolom

Kasus Koltim Tak Dijangkau UU, Oleh : La Ode Diada Nebansi


Oleh : La Ode Diada Nebansi (Direktur Kendari Pos)

KENDARIPOS.CO.ID — Bupatinya meninggal. Wakil Bupati yang ambil alih jabatan bupati. Tiga bulan kemudian, Bupati pengganti yang baru tiga bulan mengganti, diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan kosong lagi. Gubernur kemudian menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati. Sampai kapan Plt? Sampai ada penjabat bupati (Pj) yang ditunjuk Mendagri. Sampai kapan Pj? Sampai “kiamat”. Tanda kutip.

Itulah kejadian di Kolaka Timur (Koltim). Itulah prediksi situasi pemerintahan di Koltim. Kok sampai kiamat? Ya. Suka-suka. Toh tidak melanggar undang-undang (UU). Artinya, selagi ada jalan dan itu memungkinkan dilakukan Pj, ya, di-Pj-kan. Htung-hitung, memperbanyak Pj juga ibadah.

La Ode Diada Nebansi


Memperbanyak Pj kan juga berarti memperbanyak orang kaya. Memperkaya Curriculum Vitae. Misalnya, kalau meninggal, pasti akan ada kalimat seperti ini: Almarhum pernah menjabat sebagai Pj Bupati Kolaka Timur. Uelah, kreen. Orang-orang yang mendengar pasti berbisik: luar biasa ini almarhum yah. Ketika dipuji, maka yang mengangkat Pj dapat pahala. Sebaliknya, ketika Pj ternyata juga kelak tersangkut KPK, maka yang mengangkat juga dapat: … ih, sataku tulis. Sandatau dalilnya.

Kasus Koltim memang diluar jangkauan UU dalam tanda kutip. UU Nomor 10 tahun 2016 menggariskan begini: Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota yang berhalangan tetap secara serentak yang masa jabatannya di atas 18 bulan, maka DPRD melakukan pemilihan. Artinya, Bupati dipilih DPRD dan Wakil juga dipilih DPRD. Persoalannya, di Koltim tengah memproses penggantian wakil bupati. Jika saja Wakil Bupati Koltim telah ditetapkan, maka praktis, DPRD akan kembali melakukan pemilihan wakil bupati. Persoalannya, belum tuntas dilakukan, Bupatinya sudah keburu diambil KPK.

Lalu, siapa yang jamin jika Bupati Koltim nonaktif, benar-benar terpenjara dan siapa pula yang jamin jika ternyata hakim memberikan vonis bebas terhadap Bupati nonaktif. Nah, inilah yang saya maksud bahwa, Pj sampai kiamat amat sangat memungkinkan untuk dilakukan. Tapi, ini kepentingan sosial kemasyarakatan yang berorientasi ibadah dan sedekah.

Kepentingan politik, lain lagi. Jika kepentingan politik yang didominankan maka, Plt dan Pj tak akan berlama-lama. Kenapa? Karena Plt dan Pj itu kan aparatur sipil negara (ASN) yang loyalitasnya berhulu pada pimpinannya. Siapa pimpinannya, di situlah tempat dia membungkuk. Sebagai orang yang pernah merasakan keheningan pasca menjabat, saya kira, Ali Mazi sudah tahu itu.

Persoalannya, doktrin Jogja kadang-kadang ikut membelenggu dengan ewuh pakewuh-nya. Ibarat permainan bola yang memasang perangkap offside, para pemain serentak berlari meninggalkan garis sempadan gawang meninggalkan keeper. Begitulah situasi Plt dan Pj usai masa jabatan pimpinannya. Serentak mereka meninggalkan pimpinan yang telah berakhir masa jabatannya.

Mantan Gubernur Sultra, Nur Alam juga mengaku merasakan itu. “Saya terlalu bermain rasa mengangkat pejabat,” kata Nur Alam ketika saya berseloroh begini: Tinggal 2 orang pejabat yang datang menemui Bapak.

Dalam bingkai politik, saya yakin, Plt dan Pj tak akan berlama-lama. Bagaimanapun, momentum Pemilu 2024 akan menjadi hitungan. Berhitung betul. Kalau toh ini meleset, itu artinya, suara Koltim dan Pemilu 2024 dianggap tak berpengaruh signifikan. Tapi bilamana dianggap berpengaruh maka koalisi mutlak dilakukan yang berputar-putar pada empat partai yakni Nasdem, PAN, Gerindra dan PDIP. Tiga partai terakhir ini, adalah partai pengusung calon Bupati/Wakil Bupati sedangkan Nasdem adalah pemilik suara mayoritas di DPRD.

UU menggariskan dipilih. Harus dipilih. Nah, di etape ini, dengan performa komposisi DPRD Koltim saat ini, kendali nampaknya dipegang Partai Nasdem dengan total suara dewan sebanyak 9 kursi. Memang, siapa calon bupati yang akan tampil tergantung pada partai pengusung, namun siapa yang akan jadi bupati, boleh dikata, tergantung Partai Nasdem. Andai Tony Herbiansyah masih memegang pucuk pimpinan Nardem Sultra, kemungkinan comeback amat sangat terbuka. Tentu, peluang ini harus pula dibarengi dengan deal-deal tertentu. Misalnya, oke, anda kita dorong sebagai Bupati, kami ambil jabatan Wakil Bupati. Asyiiik.

Oleh karena kendali Nasdem tak lagi dipegang Tony, maka jalan menuju Rujab Bupati Koltim harus kita singgah sowan dan minta petunjuk kepada Paduka Yang Terhormat, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi yang saat ini juga berposisi sebagai Ketua Nasdem Sultra. (nebansi@yahoo.com)

Paduka Yang Terhormat Gubernur Sultra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy