–Sudah Ditetapkan Tersangka, Tapi tak Kooperatif


KENDARIPOS.CO.ID — Direktur Utama PT.Toshida Indonesia, LSO sempat bebas dari status tersangka. PN Kendari mengabulkan permohonan praperadilan LSO. Tapi itu tak lama. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra pantang mundur. Penyidik Kejati kembali melakukan penyidikan dan menetapkan LSO sebagai tersangka. LSO mengabaikan tiga kali panggilan penyidik dan ditetapkan sebagai DPO. Kini, LSO bakal dijemput paksa.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Noer Adi, MH mengatakan penyidik Kejati sudah tiga kali memanggil LSO namun selalu diabaikan. LSO sama sekali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.Toshida Indonesia. “Tersangka LSO berstatus sebagai DPO oleh tim penyidik Kejati Sultra. Karena LSO tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan dan berstatus DPO, maka tim penyidik mempertimbangkan untuk menjemput paksa,” ujarnya saat dikonfirmasi Kendari Pos, Rabu (29/9) kemarin.

Asintel Kejati Sultra, Noer Adi, SH, MH.

Namun demikian, Noer Adi, MH belum dapat memastikan kapan dan seperti apa prosesnya. Mengingat upaya tersebut sifatnya klandestin. Artinya dilakukan secara rahasia. “Sesegera mungkin (jemput paksa), secara klandestin,” ungkapnya.

Noer Adi menyebut empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.Toshida Indonesia. Mereka adalah BHR, YSM, UMR dan LSO. Tiga tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN). “Sedangkan tersangka LSO masih DPO,” imbuhnya.

Rupanya tersangka LSO “melawan”. Informasi yang dihimpun menyebutkan LSO melaporkan Kejati Sultra ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Kejagung) atas dugaan kriminalisasi dengan penetapan status tersangka terhadap dirinya. Menanggapi aduan laporan itu, Asintel Noer Adi, MH mengatakan, aduan ke Jamwas tidak masalah karena itu hak tersangka. Tetapi yang penting menurutnya, tim penyidik telah bekerja sesuai aturan KUHAP.

“Tidak ada kriminalisasi, memang mereka menang dalam praperadilan untuk perkara LSO, namun itu bukan materi perkara yang dilakukan penyidikan. Tetapi, praperadilan itu menyangkut administrasi hukum acaranya,” jelas Noer Adi, MH.

Ia menambahkan, KUHAP memang memberikan ruang atau hak kepada setiap orang mendapatkan penjelasan terkait penetapannya sebagai tersangka. Diatur melalui instrumen pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan. “Namun demikian, bukan berarti dengan dikabulkannya praperadilan lantas secara yuridis LSO tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka kembali. Akan tetapi terhadap LSO tetap masih dapat ditetapkan sebagai tersangka lagi,” terang Noer Adi, MH.

Untuk diketahui, status tersangka kepada LSO sempat dianulir oleh PN Kendari melalui sidang praperadilan, Selasa (27/7) lalu. Kejati tak patah arang, tak surut langkah. Kejati dalam komando Kajati Sultra, Sarjono Turin, MH akan terus maju mengungkap praktik dugaan korupsi yang disangkakan kepada BHR, UMR, YSM dan LSO. Kejati tetap mengajukan Verzet (upaya hukum terhadap putusan verstek, putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat). (ndi/b)

LSO “Melawan”, Mengadu ke Jamwas Kejagung