KENDARIPOS.CO.ID — Beberapa hari lalu warga digegerkan temuan perdagangan daging anjing di pasar Senen Jakarta Pusat. Insiden tersebut mengundang kekhawatiran publik. Bukan saja di Jakarta, namun juga di Sultra. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan pengawasan penjualan daging di pasar. Tujuannya, mencegah terjadinya potensi perdagangan daging anjing di pasar tradisional.

Ketua Ikappi Sultra Muh. Fajar Hasan mengatakan, temuan penjualan daging anjing yang terjadi di pasar Senen Jakarta mengundang kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat termasuk di Sultra Dampaknya terhadap pembeli merasa was-was dari peredaran penjualan daging yang ada di pasar.

Sangat esensial, pemerintah daerah di Sultra, agar lebih mengintensifkan pengawasan penjualan daging di pasar, untuk menjamin keamanan bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat.”Tidak menutup kemungkinan potensi perdagangan daging anjing, juga terjadi di Sultra. Perlu peran dan sinergi semua pihak agar perdagangan daging terlarang itu, tidak terjadi di bumi anoa. Pengawasan yang lebih intensif dari stakeholder terkait, seperti sidak mingguan, mendata para pedagang dalam memastikan asal usul pangan yang diperjualbelikan,” kata Fajar Hasan yang juga Ketua Harian Jari Sultra, Senin (13/9).

Ketua Ikappi Sultra Muh. Fajar Hasan

Komisaris Utama PT. Tetap Merah Putih ini menekankan, perlu adanya tindakan tegas bagi para pedagang nakal yang mengambil keuntungan dengan cara tidak benar. Disatu sisi sangat dibutuhkan pemimpin pengelola pasar yang berintegritas, peduli akan kondisi pasar tradisional yang tidak melulu memikirkan sumbangsih pendapatan semata.”Kita bersepakat perlu adanya efek jera dan tindakan tegas bagi pedagang nakal. Dan kiranya pengelola pasar tidak memikirkan pemasukan semata dan mengabaikan kualitas pengelolaan pasar. Jika pengelolaan berkualitas, pasti berjalan beriringan dengan terciptanya peningkatan pendapatan pasar,” ujar Fajar Hasan.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Ikappi Sultra, Jaswanto. Ia menuturkan, kejadian perdagangan daging haram di pasar Senen Jakarta Pusta, mesti menjadi pembelajaran dan perhatian semua pihak. Agar fenomena serupa tidak terjadi khususnya di Sultra.

“Perdagangan daging anjing di pasar tidak dibenarkan dalam undang-undang (UU). Karenanya dibutuhkan edukasi menyeluruh kepada para pedagang, serta pengawasan pemerintah daerah mesti ditingkatkan,” kata Jaswanto kepada kendaripos.co.id, Senin (13/9).

Mengenai rujukan aturan larangan perdagangan daging anjing, kata dia, tercantum dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Disusul UU nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian UU Perlindungan konsumen dan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018. “Dalam regulasi tersebut ditegaskan, daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan yang dapat dikonsumsi dan larangan diperjual belikan secara bebas,” tandasnya. (ali).