DOK. KAMALUDDIN/KENDARI POS
TAK RASIONAL : Pembahasan PPAS Perubahan 2021 yang digelar DPRD Konsel bersama TAPD, kembali ditunda. Pemicunya terkait rencana pinjaman dana PEN oleh Pemkab ke PT SMI sebesar Rp 251,5 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama delapan tahun.

KENDARIPOS.CO.ID–Pembahasan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kembali diskorsing. Silang pendapat terkait rencana pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemkab Konsel ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) adalah pemicunya. Jumlah kredit hingga Rp 251,5 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama kurun waktu delapan tahun dianggap tidak rasional.

Ketua DPRD yang juga pimpinan rapat pembahasan PPAS perubahan APBD 2021, Irham Kalenggo, terpaksa mengambil kesimpulan untuk melakukan voting. Hasilnya, enam fraksi menolak program pinjaman PEN untuk dibahas dalam PPAS perubahan 2021. Irham juga termasuk pihak yang menolak rencana tersebut. “Akan membebani struktur APBD Konsel secara berkala selama delapan tahun,” tegasnya, Kamis (23/9). Enam fraksi yang menolak pinjaman PEN itu adalah dari Golkar, Gerindra, PDIP, Demokrat, PAN, dan Hanura Sejahtera.

Sementara Fraksi Nasdem dan Fraksi Bintang Kebangsaan ada yang abstain, menolak dan sebagian setuju. “Setelah mendengar pendapat teman-teman, maka saya simpulkan 85 persen menolak pinjaman dana PEN untuk dibahas, 10 persen abstain, dan 5 persen setuju. Dasar tidak menyetujui adalah, sajian dari anggaran (APBD) kita tidak memungkinkan untuk proses pengembalian PEN,” sorot Irham Kalenggo.

Sebelumnya, Ketua TAPD Konsel, H. Sjarif Sajang, menjelaskan, usulan pinjaman Pemkab yang nilainya mencapai Rp 251 miliar itu masih bisa naik sampai Rp 300 miliar. “Itu hasil hitungan Kementerian Keuangan dengan melihat kemampuan fiskal daerah,” argumennya. Sekab Konsel juga menambahkan, terkait rencana pinjaman tersebut, DPRD hanya dalam status pemberitahuan dan mengetahui. “Pemkab hanya mengusul dan pusat yang tentukan disetujui atau tidak,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Wakil Bupati Konsel, Rasyid, mengaku, rencana pinjaman PEN itu untuk pemerataan pembangunan di daerah. Misalnya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pasar dan Puskesmas. “Tidak ada program yang aneh-aneh, ini adalah semata-mata untuk kebutuhan masyarakat Konsel. Karena kami melihat masa jabatan yang lima tahun, tentu dengan pola pendekatan APBD reguler saat ini, kita butuh waktu untuk menyelesaikan program tersebut. Kalau kami melihat brand Pilkada itu akan bergulir pada tahun 2024. Tentu kita harus berusaha menyelesaikan program kerja. Salah satunya dengan pinjaman PEN ini,” jelasnya.

Menurut Konsel-2 itu, Kemenkeu melalui PT SMI pasti sudah bisa mengukur kemampuan daerah. “Yakinlah bahwa APBD kita tidak akan kolaps sebagaimana yang dikhawatirkan teman-teman DPRD,” katanya. Terkait penolakan dari DPRD, Wabup memastikan tidak akan mempengaruhi rencana pinjaman PEN tersebut.

“Karena itu kewenangan Kemenkeu. Akan diberikan atau tidak, kembali ke sana. Mungkin teman-teman DPRD juga butuh penjelasan atau masih ada tanda kutip terkait pengembalian dan seterusnya,” tambahnya. (b/kam)