DPRD Didesak Setujui Pinjaman PEN – Kendari Pos
Konawe Selatan

DPRD Didesak Setujui Pinjaman PEN

TETAP TOLAK ; Massa dari Sapma Konsel Ketika Melakukan demonstrasi di kantor DPRD Konsel kemarin, mereka menuntut pihak legislatif menyetujui rencana pinjaman dana PEN yang diajukan pemkab ke PT SMI

KENDARIPOS.CO.ID– Sekelompok massa yang tergabung dalam Satuan Aktivits Pemuda dan Masyarakat (Sapma) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melakukan demontrasi di kantor DPRD, Senin (27/9). Mereka menuntut pihak DPRD Konsel untuk menyetujui rencana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Koordinator Lapangan (Korlap), Samsul, berpendapat, dana PEN yang sementara diusulkan Pemkab Konsel untuk kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat Konsel. “Kami minta Ketua DPRD beserta anggota fraksi yang sempat menolak rencana pinjaman itu untuk segara menyetujui progam PEN yang telah diajukan Pemkab ke Pemrintah Pusat melalui PT SMI itu. Kami juga mendesak DPRD untuk membatalkan dan mencabut kembali surat penyampaian yang ditujukan ke Menteri Keuangan dan Berita Acara yang dibuat saat pembahasan PPAS-P,” desaknya.

Sayangnya massa yang tidak langsung ditemui pimpinan DPRD, bertindak anarkis dan melakukan perusakan. Sementara itu, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, menegaskan, terkait rencana pinjaman PEN yang nilainya mencapai Rp 251 miliar harus melihat kemampuan keuangan daerah. Khususnya pendapatan trasnfer yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) sebagai sumber untuk pengembalian pinjaman.

Massa yang mendengar pernyataan itu tetap memaksakan agar apa yang menjadi tuntutan mereka disetujui. Bahkan mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan akan menduduki kantor DPRD. Irham Kalenggo sendiri menduga demo tersebut adalah pesanan dari pihak tertentu. “Kenapa saya katakan demikian, karena tidak ada yang mau dialog. Mereka tidak mau diskusi, berarti kami pastikan bahawa ini suruhan. Bahkan kita dipaksa untuk menyetujuai dan tanda tangan, tapi saya tetap menerima aspirasi mereka dan akan menyampaikan ke Kemendagri,” ungkapnya.

Ketua DPD II Golkar Konsel tersebut mengaku, terkait rencana pinjaman PEN, memang tidak ada persetujuan DPRD. Karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tidak mengatur itu. Kepala Daerah boleh langsung bermohon tanpa persetujuan DPRD.

“Hanya terkait pinjaman itu sudah masuk di postur APBD-P, dan kami sudah membahas dalam kebijakan umum anggaran perubahan APBD tahun 2021 dan tidak ada DPRD yang menolak. Seminggu kemudian, kami mulai membahas PPAS menyangkut program dan kegiatan mana saja yang bergeser. Pada saat itu kami bertanya kepada TAPD sebagai perwakilan bupati, pengembalian PEN itu dari mana. Malah mereka mengatakan, pengembaliannya dari dana alokasi umum (DAU). Sementara DAU kita hanya Rp 660 miliar. Gaji PNS saja sudah mencapai Rp 500 miliar dan dana desa Rp 70 miliar, Kesehatan 10 persen yang nilainya lebih Rp 100 miliar, pendidikan 20 persen. Kemudian kita akan menerima CPNS dan PPPK yang beban APBD tiap tahunnya Rp 106 miliar. Belum lagi utang pinjaman sebelumnya yang belum lunas mencapai Rp 20 miliar. Jadi kami pastikan, APBD pasti kolaps, itulah alasan kami menolak,” simpulnya.

Jika dana PEN tetap dicairkan, maka secara kelembagaan, pihaknya tidak akan bertanggung jawab terkait pengelolaan kegiatan, meski pada akhirnya masuk dalam APBD. “Jangan salahkan kami nanti, kalau sampai APBD kita kolaps, karena selain beberapa biaya tadi itu, masih ada momen Pilkada yang akan bergulir pada tahun 2024 dan pihak keuangan sudah menghitung, total belanja kita mencapai Rp 900 miliar tiap tahunnya yang diambil melalui DAU tadi. Pertanyaannya dari mana Pemkab akan mengambil dana tersebut, dan bagaiamna kondisi APBD kita nanti,” terang Irham Kalenggo.

Sementara itu, Kapolres Konsel, Erwin Pratomo, yang ikut mengawal jalannya aksi tersebut, menegaskan akan menindaklanjuti aksi perusakan fasilitas negara di DPRD. “Kami telah menemukan bom molotov dan Sajam dari massa aksi. Kami sementara tahap penyelidikan dan sudah ada yang diamankan. Ada dugaan keterlibatan ASN dan oknum camat serta Kades yang mengerahkan massa,” ungkapnya. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy